PEREMPUAN KERAP DAPAT NOMOR SEPATU



Calon anggota legislatif (caleg) perempuan masih rawan menjadi korban politik transaksional. Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Wahidah Suaib mengatakan suara caleg perempuan rentan digerus oleh partai politik demi memenangkan caleg laki-laki yang lebih diunggulkan.

Informasi itu diperolehnya saat menjadi anggota Bawaslu periode 2007-2012. Menurutnya, banyak laporan yang masuk ke Bawaslu saat Pemilu 2009 dari caleg perempuan dengan masalah yang sama, yakni berkurangnya raihan suara mereka di dapil. Laporan serupa pun masih mengemuka pada Pemilu 2014 ketika ia menjadi anggota KPPI.

“Caleg perempuan itu nyata mendapatkan suara yang cukup besar di tingkat TPS, tetapi kemudian pada penghitungan di tingkat kecamatan suara itu berkurung, bahkan hilang dan berpindah ke caleg lain yang notabene laki-laki,” ungkap Wahidah di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, praktik politik transaksional itu disebabkan parpol masih mementingkan ketokohan dan uang ketimbang kemampuan riil caleg dalam merebut hati masyarakat saat pemilu. Faktor lainnya karena saksi-saksi yang berada di lapangan hanya loyal kepada parpol. Apa pun mandat dari parpol akan dijalankan demi mencapai tujuan parpol dalam pemilu. Untuk itu, KPPI dalam audiensi dengan KPU, menekankan agar KPU benar-benar ketat memantau jalannya penghitungan suara dari tingkat terbawah hingga ke pusat.

“Karena itu, hari ini (kemarin) kami bertemu dengan KPU untuk menekankan harapan kami agar KPU betul-betul mengawasi jalannya penghitungan suara dalam Pemilu 2019 nanti,” ungkap Wahidah.

Nomor sepatu
Tidak hanya soal kehilangan suara, caleg perempuan juga rawan dikorbankan melalui nomor urut tinggi (nomor sepatu), yakni nomor urut yang tidak menjadi prioritas parpol.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, pengabaian caleg perempuan bakal marak karena tidak ada larangan atau aturan khusus soal pemberian nomor urut caleg. Hanya ada aturan mengenai keterwakilan perempuan 30%.

Ia menyarankan agar KPU secara spesifik membuat aturan yang memungkinkan agar caleg perempuan dapat mendapatkan nomor urut kecil. Selain itu, KPU bisa membuat pemaknaan aturan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pemilu, bukan berasal dari akumulatif nasional, tetapi dari tiap daerah pemilihan.

“Jadi, kalau bisa 30% itu bukan akumulasi nasional, melainkan setiap dapil. Itu sudah ada aturanya, tapi kami ingin lebih ­ditekan­kan kembali agar ada persamaan persepsi hingga di tingkat daerah,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, komisioner KPU Evi Novida Malik mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan KPPI. Pihaknya pun akan berupaya maksimal agar bisa memfasilitasi rekomendasi tersebut.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat khususnya perempuan agar aktif memeriksa data diri dalam sistem informasi data pemilih (sidalih) milik KPU. Hal itu penting untuk memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu.

“Selama ini banyak yang mengabaikan hal ini sehingga baru ketahuan tidak terdaftar dalam DPT saat pemungutan suara atau di saat-saat akhir,” cetusnya. (P-3) - MI


Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA