PATI POLRI JADI PLT GUBERNUR KARENA PERTIMBANGAN STRATEGIS


Perdebatan terkait boleh tidaknya perwira tinggi Polri menjabat sebagai pelaksanaan tugas (plt) gubernur sedianya dilihat dalam perspektif tata kelola pemerintahan. Hal itu amat memungkinkan untuk dilakukan, khususnya jika kursi plt gubernur tidak sepenuhnya diisi oleh petinggi dari Kementerian Dalam Negeri.

"Sehingga menjadi memungkinkan diambil dari unsur di luar Kemendagri, seperti kejaksaan, TNI, Polri, dan lain sebagainya, sebagaimana yang diatur dalam UU 10/2016 Pasal 101 dan Permendagri 1/2018 Pasal 4 dan Pasal 5," ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi, Jumat (26/1).

Ia mencontohkan, saat perhelatan pilkada langsung 2015 terdapat 2 perwira TNI dan Polri yang diberi mandat sebagai Plt Gubernur Aceh dan Sulawesi Barat. Kedua wilayah itu kebetulan berbasis pada potensi konflik, sehingga diharapkan ada koordinasi yang lebih mudah ketimbang dijabat oleh unsur di luar institusi keamanan.

Sementara itu, sambung dia, apabila mengacu pada regulasi, yakni UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 maka penekanannya ialah pada larangan keterlibatan personel dalam politik praktis.

Namun, justru memungkinkan jika dilihat lebih detail terkait keberadaan perwira untuk mengisi jabatan sebagai pejabat kepala daerah. Alasannya karena penekanan tersebut diarahkan pada pelayanan selalu pimpinan daerah.

"Apalagi bukan tanpa masalah saat pejabat gubernur diisi oleh sekretaris daerah yang malah menjadi permasalahan sendiri. Ini karena adanya interaksi yang bersifat tidak netral."

Berkaca pada pengangkatan pejabat gubernur dari unsur TNI dan Polri di pilkada 2015, sambung Muradi, kebijakan serupa di pilkada 2018, seperti penetapan Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Plt Gubernur Sumatra Utara menjadi memungkinkan dengan pertimbangan strategis.

"Kedua provinsi tersebut berpotensi konflik, sebagaimana yang ditegaskan oleh Bawaslu, KPU, Kemendagri, dan juga internal Polri maupun TNI sendiri. Apalagi dalam peraturan yang ada, kali ini makin kuat pijakannya dibandingkan saat 2015 lalu," ujar dia.

Menurut dia, ada 3 pertimbangan strategis yang menjadi dasar bagi Kemendagri untuk menempatkan pati Korps Bhayangkara sebagai pelaksana tugas gubernur. Pertama, mengenai pencegahan yang memungkinkan konflik dari pelaksanaan pesta demokrasi.

"Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan respon yang lebih efektif dan baik dalam memposisikan potensi konflik tersebut menjadi tidak terjadi atau minimalisir," katanya.

Kedua, kebijakan itu merujuk penegasan netralitas dalam pelaksanaan pilkada, terutama mengenai potensi adanya ketidaknetralan yang dapat mengganggu kualitas pelaksanaan pilkada. Maklum, sejak awal potensi konflik di Jabar dan Sumut mengemuka lantaran salah satu kontestan berasal dari unsur TNI atau Polri. Artinya, diperlukan penegasan dari plt gubernur untuk tetap menjaga jarak dan memastikan pelayanan kepada warga tidak terganggu.

"Dan yang ketiga, pertimbangan strategis lainnya adalah penekanan bahwa Kemendagri ingin memastikan bahwa pelaksanaan pilkada harus menjadi ajang melakukan kontrak baru antara publik dengan para kandidat dengan suasana yang tanpa paksaan," tutup Muradi. (OL-6) - MI.
Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA