KETEGASAN BAWASLU SEMAKIN TERUJI


Menjalani dua kali pilkada serentak membuat Bawaslu banyak belajar dan menjadi semakin berani tegas. Salah satu tantangan terberat Bawaslu ialah melakukan literasi bagi anggota Bawaslu di masa transisi. Jika dulu anggota Bawaslu daerah bersifat adhoc, kini permanen.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan salah satu tantangan Bawaslu ialah mempersiapkan aturan-aturan untuk lebih menegaskan pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum untuk pilkada dan pemilu serentak yang pertama kali digelar.

"Bagaimana memberi bimbingan agar satu napas antara Bawaslu pusat dan daerah yang kini jadi permanen. Kami juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk membuat aturan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih transparan dan efektif," kata Ratna saat diskusi Bawaslu berjudul Diskusi Awal Tahun: Pencapaian 2017 dan Proyeksi 2018 di Jakarta, kemarin

Ketua KPU Arief Budiman pun mengapresiasi kinerja Bawaslu yang semakin transparan. Selain itu, Bawaslu kini lebih membuka diri sehingga komunikasi lembaga penyelenggara pemilu bisa berjalan lebih baik.

"Komunikasi lebih baik. Kinerja juga lebih baik karena kami berdua yang terlibat langsung sehingga dalam membuat produk hukum perlu bekerja sama dan berkomunikasi yang baik untuk saling melengkapi," ungkapnya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono mengingatkan agar proses penyelenggaraan demokrasi harus mengedepankan etika karena sikap jujur dan adil hanya akan muncul dan terjaga bagi pihak-pihak yang menjunjung tinggi etika.

Kinerja meningkat

Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo menyebut Bawaslu mengalami peningkatan kinerja di 2017 jika dibandingkan dengan pada Pilkada 2015.

"Pada 2015, isu politik uang sangat santer, tetapi Bawaslu tak bisa apa-apa. Tapi tahun 2017 Bawaslu mulai berani dengan aturan-aturan yang semakin diperbarukan. Buktinya ada pasangan calon yang dicoret dari kepesertaan, yakni dari Gorontalo," ungkap Fandi.

Fandi juga mengapresiasi kinerja Bawaslu yang mampu menjadi penengah antara KPU dan partai politik saat proses verifikasi administrasi. Selain itu, Bawaslu berhasil menjadi penengah sekaligus pengadil dalam hal proses tahapan pemilu yang baru saja dimulai akhir tahun lalu.

Menurut Fandi, kinerja Bawaslu sangat berkontribusi dalam mendongkrak demokrasi di Indonesia. "Ada kemajuan sehingga kini stakeholder dan rakyat sadar bahwa proses pemilihan itu tak mudah. Jadi, ada edukasi di sini. Banyak proses yang harus dilakukan dan harus menerima keputusan apabila memang dinyatakan gagal."

Bawaslu bersama dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yakni KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kini menjadi tiga lembaga tripartit yang harus bisa menjaga konsolidasi demokrasi.

"Ada tiga pokok utama, yakni korupsi, demokrasi, dan integrasi nasional. Jika bisa menjawab tantangan ini, bisa berdampak positif bagi bonus demografi Indonesia 2030. Sebab, kita akan menghadapi proses pilkada dan pemilu yang semakin mendekati stabil serta ideal pada 2024 nantinya. Jika tidak disiapkan, itu akan berpengaruh pada bonus demografi," kata Fandi.(P-2) - MI.


Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA