KAUM DISABILITAS TOLAK DISKRIMINASI


Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersedia merevisi SK KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pilkada.

Revisi dilakukan setelah KPU dikritik Dewan Pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas. "Prinsipnya kami akan melakukan revisi sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman tadi," kata komisioner KPU, Ilham Saputra, di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Ilham pun mempersilakan rekan-rekan PPUA Disabilitas untuk mengikuti proses revisi SK KPU tersebut.

Dalam Pilkada 2018, kata Ilham, memang tidak ada penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pada kesempatan tersebut, PPUA Di-sabilitas menuturkan pihaknya mendapat laporan dan pengaduan baik secara kelembagaan maupun perorangan dari komunitas penyandang disabilitas di berbagai wilayah Indonesia terkait dengan SK KPU tersebut.

Pada Bab II dan Bab V SK KPU itu terdapat sejumlah aturan yang dapat berakibat menggugurkan dan menghilangkan hak warga penyandang disabilitas untuk mengikuti pencalonan sebagai kepala daerah.

Ketua I PPUA Disabilitas Heppy Sebayang mengkritisi bagian bab II tentang standar mampu secara jasmani dan rohani.

Ia menilai dasar penilaian yang hanya menggunakan aspek kesehatan sebagai standar untuk menentukan apakah calon kepala daerah mampu atau tidak mampu jasmani dan rohani adalah tidak benar.

"Aspek kesehatan seharusnya bukan menjadi faktor yang menentukan penilai-an akhir karena pemeriksaan kesehatan hanya dilakukan untuk mengetahui kondisi calon kepala daerah," ucap Heppy.(Nur/P-4) - MI.
Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA