PERPPU ORMAS TIDAK MENENTU


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 24 Oktober. Untuk itu, Komisi II DPR akan melakukan pembahasan internal dengan melibatkan pakar, akademisi, serta kalangan ormas.

"Dari tanggal 17 hingga 19 (Oktober) kami akan undang para pakar, aktivis, akademisi, ormas kepemudaan dan keagamaan, dan tanggal 20 setiap fraksi akan sampaikan pendapat akhir ini di komisi," jelas anggota Komisi II DPR TB Ace Hasan Syadzily dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dalam forum paripurna, kata dia, pimpinan fraksi akan melaporkan dinamika yang terjadi sepanjang pembahasan dan hasil kunjungan kerja beberapa anggota Komisi II ke daerah dalam rangka menjaring aspirasi publik perihal perppu tersebut.

Pihaknya berharap pemerintah lebih serius dalam membahas perppu. Pada rapat sebelumnya, pihak pemerintah hanya dihadiri menteri komunikasi dan informatika. "Kalau bisa nanti menteri agama harus hadir, lalu ada TNI dan Polri, serta terakhir ada usulan BIN juga hadir karena ini berkaitan dengan aktivitas antiideologi kebangsaan," jelas politikus muda Golkar itu.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan ada kemungkinan pembahasan perppu diperpanjang. Alasannya, antara lain, silang pendapat yang muncul dalam pembahasan cukup keras. Namun, perpanjangan tersebut akan diputuskan dalam rapat paripurna.

"Kalau paripurna menghendaki diperpanjang itu keputusan tertinggi walaupun mekanismenya ada dalam ketentuan bahwa perppu disetujui atau ditolak DPR pada masa sidang selanjutnya. Itu saja. Penjelasan yang lain tentunya sangat bergantung pada situasi," kata Taufik.

Langkah itu, imbuhnya, bisa ditempuh untuk menjaga situasi politik agar tetap kondusif. Opsi tersebut sangat terbuka untuk dimunculkan di rapat paripurna.

Ketika ditanya bukankah perppu harus disetujui dalam satu masa sidang, Taufik mengatakan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak mengatur secara tegas perpanjangan masa pembahasan perppu. "Paling tidak ada ketentuan memang secara peraturan mekanisme masa persidangan ini harus diputuskan, apakah disetujui DPR atau tidak," ucapnya.

Pengamat hukum tata negara Irmanputra Sidin menjelaskan pengesahan perppu sepenuhnya bergantung pada DPR. Menurutnya, tidak ada batasan mengenai berapa masa sidang untuk menjadi syarat pengesahan sebuah perppu yang diajukan pemerintah. "Semuanya bergantung pada DPR, mau rapat berapa kali pun, mereka yang tentukan itu bisa diterima atau tidak. Bola ada di DPR," kata dia.

Poin revisi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan bakal menyetujui perppu tersebut dengan catatan. "Kita mau ada poin revisi sebagai jalan tengah," kata Wakil Ketua Komisi II dari F-PKB Lukman Edy.

Revisi yang bakal diajukan terkait dengan poin peradilan. PKB ingin agar pembubaran ormas tetap dilaksanakan melalui sistem peradilan. "Ya, kalau sendiri yang membubarkan kan bahaya. Boleh membubarkan sendiri tapi dalam keadaan genting. Lepas dari situ harus ada mekanisme peradilan," ujarnya. (Mtvn/P-3)

Sumber: MI

Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA