PERANG KLAIM MANDALIKA


Sudah jadi suratan takdir agaknya Mandalika menjadi rebutan sejak masih menjadi legenda. Legenda putri jelita di Lombok yang kecantikannya diperebutkan banyak pangeran dalam konteks hari ini diperebutkan siapa yang paling berjasa dalam menghidupkan kembali kecantikan Puti Mandalika yang ditransformasikan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Lombok Tengah, NTB. Kini ada kabar tanah-tanah di Mandalika diperebutkan para pemilik modal dan pembesar.

Mandalika, dalam legenda Tanah Sasak, diceritakan memilih mencebur ke laut karena tak ingin melukai teramat banyak pria ketika harus memilih satu di antara banyak pemuda sebagai calon suami. Tafsir atas sang putri mencebur ke laut ialah pengorbanan karena ia tak mau menyakiti banyak pria yang gagal jika ia memilih salah satu.

Sebagai kawasan ekonomi khusus yang diresmikan Presiden Joko Widodo Jumat (20/10), Mandalika merupakan masa depan yang kecantikannya dinubuat bisa memikat para investor, bertumbuh menjadi kawasan makmur yang menyejahterakan rakyat. Jokowi merasa amat senang sebab kawasan yang selama 29 tahun mandek itu kini telah jelas dan investasi pun dibuka. Begitulah pesan yang bisa dilihat lewat video blog (vlog) yang diunggah Jokowi.

Presiden mengungkapkan kenapa begitu lama proyek tak berjalan karena terkendala payung hukum. Kini, payung hukum itu telah dibuat, yakni instruksi presiden untuk ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek. “Kita rapat sekali di istana keluar Inpres. Setelah itu tak ada dua bulan alhamdulillah pembebasan lahan lancar, langsung bayar semua,” kata Jokowi bangga.

Di dalam foto, presiden berjalan santai di kawasan Mandalika, diiringi beberapa menteri, seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga berkicau lewat akun Twitter-nya bahwa Jokowi telah meresmikan Mandalika dengan nilai investasi mencapai Rp13 triliun setelah 29 tahun pembangunan itu tak terselesaikan. Tentu ada nada bangga di situ.

Mantan Presiden SBY pun bereaksi. Lewat akun Facebooknya, Ahad lalu, ia mengunggah foto saat peletakan batu pertama Mandalika pada 2011 saat ia menekan tombol peresmian. SBY didampingi beberapa menteri saat itu, antara lain Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri Pariwisata Mari Elka Pangestu. Di foto lain, SBY berpose dengan Ani Yudhoyono dengan latar belakang Pantai Putri Nyali dan foto ketika SBY mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Nadjib Razak yang waktu itu sama-sama menginap di sebuah hotel di Lombok.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik juga memprotes klaim Jokowi dan Pramono. Lewat akun Twitternya ia menanggapi Jokowi dan Pramono. ‘Status KEK Mandalika ditetapkan SBY, Lombok Internasional Airport, dan Pelabuhan Lembar selesai masa SBY. Kok Pak Jokowi tak mau akui itu’, kicau Rachland. Ia juga mempertanyakan dari mana hitungan 29 tahun sebab SBY meresmikannya pada 2011. Jangka waktu pembangunan 10 tahun artinya itu akan selesai pada 2021. Payung hukumnya juga jelas, yakni Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2014.

Perang klaim Jokowi vs SBY tentu terasa tak elok. Lalu Suryadi yang mengaku orang Sasak menanggapi lewat akun Twitter-nya. “Jadi, Mandalika sudah diresmikan SBY pada 2011, diresmikan lagi oleh Jokowi pada 2017 (katanya setelah mangkrak 29 tahun). Selaku orang Sasak, saya sih senang-senang saja Mandalika sering-sering diresmikan, jika perlu tahun depan ada fasilitas publik yang selesai dibangun, diresmikan lagi...heuheu!”

Mandalika digarap Indonesia Tourism Development Corporate, BUMN yang sukses membangun kawasan pariwisata Nusa Dua Bali. Luas Mandalika mencapai 1.170 km, membentang dari Pantai Kuta, Pantai Seger, hingga Pantai Tanjung Aan. Hingga 2030, pembangunan hotel berbintang dengan 10 ribu kamar di Mandalika, convention center, dan sirkuit balap kelas internasional ditargetkan selesai dibangun. Proyek itu diprediksi menyerap 58 ribu tenaga kerja.

Harus ada edukasi bagi masyarakat lokal untuk ambil bagian dalam bisnis di kawasan Mandalika. Mereka tak boleh dibiarkan menjadi penonton sebab bisa menjadi bom waktu. Pantai-pantai juga tidak boleh diprivatisasi seperti di banyak kawasan wisata pantai yang pada akhirnya masyarakat justru kehilangan hak untuk menikmatinya. Pada dasarnya pantai itu milik publik.

Jamak terjadi setiap ada proyek besar sebuah kawasan khusus di Indonesia, pembangunan daerah sekitar kerap tak terkendali. Seperti diberitakan koran Suara NTB edisi 25 Oktober, perbukitan di sekitar Mandalika terlihat ada eksplorasi alam: pengerukan kawasan perbukitan untuk sarana pariwisata. Harga tanah juga biasanya naik gila-gilaan. Pastilah para pemodal besar yang bersekutu dengan penguasa culas, yang akan menguasainya. Di luar itu warga cukup menjadi penonton.  Mandalika harus menjadi milik masyarakat Lombok. Ia tak boleh menjadi kecantikan yang menjerumuskan, tetapi justru harus menjadi berkah yang terus memelihara gairah.

Penulis: Djadjat Sudrajat
Dewan Redaksi Media Group
Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA