MAHKAMAH AGUNG HARUS DIEVALUASI TOTAL


Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menuntut Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi total di internal. Evaluasi tersebut meliputi kualitas (termasuk etika) dan kompetensi SDM hakim di seluruh Indonesia.

Evaluasi tersebut mendesak untuk melakukan bersih-bersih di kalangan internal MA dan badan peradilan di bawahnya.

"Jika perlu, kalau memang harus diganti semuanya, ya ganti saja, biar kita dapat orang-orang yang bersih di peradilan," ucap Dewan Pembina APPTHI Faisal Santiago dalam konferensi pers menyikapi OTT Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, di Jakarta, Rabu (11/10).

Menurut dia, OTT yang dilakukan KPK terhadap hakim, bahkan pimpinan pengadilan, telah mencoreng badan peradilan. Apalagi badan peradilan merupakan langkah terakhir masyarakat mencari keadilan.

"Kalau pimpinannya saja sudah kotor, bagaimana dengan bawahannya. Ini perlu formula yang baik biar proses peradilan kita juga baik," imbuh dia.

Hakim Agung Gayus Lumbun dalam kesempatan tersebut turut menyuarakan hal yang sama. Menurut dia, hakim sudah memiliki kesejahteraan yang lebih baik saat ini. Oleh karena itu, perbuatan hakim yang menerima suap sangat mencoreng etika hakim.

"Kerja sama dengan KPK dan KY akan sia-sia kalau yang dibina belum terseleksi belum terevaluasi," terang dia.

Ia menyatakan jika undang-undang yang menjadi rambu hakim untuk bertindak sudah lengkap. Untuk itu evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana rambu tersebut dipatuhi. "Makanya semua dibenahin MA dan jajarannya harus baru," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut Gayus meminta agar Ketua MA mundur. Ia masih tidak habis pikir mengapa justru Dirjen Badan Peradilan Umum yang dituding bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

"Semua yang tahu tata negara tahu kalau Dirjen itu kan PNS yang membantu Sekretaris MA, dia tidak ada urusannya dengan KPT yang ditunjuk oleh KMA," tukas dia. (X-12)
Sumber: MI


Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA