MOLORNYA REVISI UU PEMILU, RUGIKAN PARTAI


Molornya pembahasan revisi UU Pemilihan Umum ( UU Pemilu) di DPR dinilai merugikan partai politik. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, seharusnya DPR, yang wakil-wakilnya berasal dari partai politik peserta Pemilu, tidak memperlambat pembahasan RUU Pemilu. “Kalau molor terus, yang rugi ya parpol itu sendiri," kata Hasyim.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendesak Rancang Undang-Undang Pemilu harus selesai dibahas pada awal Agustus mendatang. Menurut dia, hal ini perlu menjadi konsen DPR dan pemerintah, agar tak mengganggu tahapan pemilu.

Calon Wali Kota Bima, Ir.H.Sutarman mengatakan, saat ini partai cukup hati-hati menentukan pilihan. Karena oreantasinya pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Kemudian menunggu keputusan DPR RI tentang UU Pemilu, terkait ambang batas mencalonkan presiden O persen atau 25 persen. “Dua hal ini yang membuat partai belum berani menentukan sikap. Dan ini berlaku seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018,” Paparnya.

Selain itu sambung Sutarman, pertimbangan partai untuk menentukan sikap adalah hasil survei para calon. Karena survei elektabilitas harus dilakukan oleh lembaga survei nasional. “Makanya semua bakal calon sekarang gelisah, karena partai belum menentukan sikap. Jangankan saya calon dari luar partai, calon didalam partai pun gelisah,” Tuturnya.

Namun dirinya berkeyakinan, memiliki peluang untuk bisa mendapatkan partai pengusung dirinya, Hanya saja menunggu waktu yang tepat. “Untuk itu Ia meminta pendukunganya tetap tenang dan ber do’a agar semuanya lancar,” Harap Sutarman Joy. (AB).


Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA