SENERGI PEMKOT DAN PEMDA KABUPATEN


Siapa yang bertanggungjawab terhadap persoalan merosotnya kesejahteraan masyarakat Bima.Jawabannya terletak pada sinergi antara Pemkot dan Pemkab.Tidak mungkin masing-masing berjalan sendiri-sendiri karena keduanya saling membutuhkan.

Kabupaten memasok hasil alam, Kota menyediakan fasilitas penyimpanan dan pemasarannya keluar Bima. Tapi di sini persoalannya. Kedua belah pihak selama ini masih jalan sendiri-sendiri dan tidak tampak adanya good will untuk duduk bersama membicarakan masalah bersama dan mencari jalan keluar yang terbaik, win-win solution. Sementara itu, kita lupa masyarakat membutuhkan sandang, pangan yang dapat menunjang kehidupanmereka.

Ada beberapa masalah yang masih menunggu penyelesaian bersama, Ambil contoh, hampir semua asset perkantoran dan fasilitas publik Kabupaten berlokasi di Kota.Hingga hari ini belum banyak terjadi serah terima asset karena belum jelas bagaimana mekanisme kompensasinya.Terkait dengan pengelolaan asset kabupaten di kota Bima, Saya akan menawarkan gagasan dan teroboson:

“Akan lebih produktif kota dan kabupaten bersinergi dalam rangka mengelola asset dengan menyerahkan pengelolaannya secara professional kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dimana sahamnya dipegang bersama kedua belah pihak.

Semua ada di tangan pimpinan daerah yang menjadi agen perubahan serta sebagai garda terdepan dan mau memikirkan perubahan yang nyata, karna dalam poros kesejahteraan sosial yang diandalkan bukan hanya APBD atau PAD saja namun harus memikirkan pemasukan dari lain sisi untuk menambal kekurangan agar masyarakat tidak terstaknad dalam lubang kemiskinan. Di sinilah peran pemerintah juga mengharuskan untuk berpikir out of the box,”.

Urgensi pengelolaan asset bersama ini, seperti masalah fasilitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Rumah Sakit (RS) ini assetnya dimiliki oleh Kabupaten Bima dan sejak dulu sampai saat ini kedudukanya berada di Kota Bima.Namun, keadaan RS ini amat memprihatinkan, kotor dan jauh dari kesan higenis.

Tidak hanya itu, tenaga dokter ahli sangat minim sehingga sering pasien banyak yang harus dirujuk ke rumah sakit provinsi. Bagi masyarakat kurang mampu pun hanya bisa mengandalkan BPJS yang itupun tidak efektif karna BPJS hanya menanggung biaya obat. Adapun biaya-biaya lain tidak ditanggung. Tidak heran banyak rujukan yang tidak sampai ke provinsi, lagi-lagi dikarnakan oleh ekonomi masyarakat yang kurang menjamin.

Selain masalah fasilitas kesehatan yang kurang terkelola dengan baik, Pemda kabupaten juga memiliki Perusahaan Daerah Air Minum yang instalasinya semuanya di Kota.Menurut laporanpihak yang terkait, perusahaan ini selalu merugi lebih dari 55% dikarenakan masalah human error dan infrastruktur seperti pipa-pipa yang menyalurkan air minum tersebut mengalami kebocoran.

Lagi-lagi alasan klasik kurangnya biaya pemeliharaan. Masalah yang sama juga dihadapi dalam pemeliharaan asset kesultanan Bima, yaitu Asi Kalende Kampo Na’e. Bangunan bersejarah itu tampak tidak terawat dan hampir roboh.Padahal bangunan itu bukti sejarah Dana Mbojo yang mengingatkan tentang identitas masyarakat Bima.
Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA