ARAH BARU PEMBANGUNAN DAERAH BIMA





Merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa bagi keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa Bima Ciputat Raya (FKMBC), karena tanggal 17 maret 2017 lalu, kedatangan salah seorang tokoh Bima, Ir. H. Sutarman, MM. Bertempat di Kantor CSRC UIN Jakarta, FKMBC menghelat dialog publik bersama Haji Sutarman, demikian panggilan akrabnya, untuk memperbincangkan masa depan pembangunan Tanah Bima.Lahir di Bima 4 April 1966, Sutarman kecil mengenyam pendidikan dasar di SDN 6 Raba Penatoi, melanjutkan sekolah menengah di SMPN 1 dan SMAN 1 Bima, hingga menempuh kuliah di UPN Veteran Jogkarta, dimana Sutarman muda mendalami Ilmu Geologi (Ilmu tentang bumi/Tanah).



Karib Irfan Abubakar (sekarang menjabat Direktur CSRC UIN Jakarta) ini merupakan langganan bintang kelas selama menempuh pendidikan dasar dan menengahnya. Dia juga pribadi yang hangat dan mudah akrab dengan lingkungan sekitarnya--modal dasar baginya untuk menjadi seorang pemimpin.

Terbukti saat di bangku kuliah Sutarman sempat dipilih menjadiKetua BPM dan Senat Fakultas Geologi UPN.Pengalaman berorganisasi di kampus ini kelak berlanjut di kehidupan masyarakat, dimana Haji Sutarman aktif menjadi Aggota Dewan Pengurus ORARI Pusat, dan Ketua Divisi Hubungan antar Lembaga Yayasan OBOR Nusantara.Namun, salah satu kiprahnya yang paling membanggakan, ketika Haji Sutarman mendirikan Kosambo (Komunitas Salaja Mbojo), sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Bima. Bersama kawan-kawan semasa kecil di Bima, H. Sutarman aktif menggerakkan aktifitas Kosambo yang berdiri pada awal tahun 2012 dan kini berbasis di Doro To’i Mande Kota Bima.

Selepas wisuda sarjana di UPN Yogyakarta, Haji Sutarman meniti karir sesuai bidang ilmunya sebagai konsultan pembangunan industri energi. Berbekal pengetahuan dan pengalaman kerjanya yang mumpuni, Haji Sutarman memasuki dunia usaha di bidang pertambangan batu bara, hingga berhasil menduduki jabatan direktur 3 perusahaan batu bara, yaitu Direktur PT. Intibara perdana, Coal Mining Bengkulu, dan Direktur PT. Barito Energi Mandiri serta PT Coalindo Utama – coal Mining, Bartim-Kalimantan Tengah. Dengan kapasitas dan integritasnya Haji Sutarman dipercaya menjadi Sekjen Asosiasi Pertambangan Batu Bara Sumatera Selatan, disamping menjadi penasehat Asosiasi Pertambangan Batu Bara Bengkulu.

Berbagai latar belakang dan pengalaman yang kaya ini menghangatkan diskusi arah pembangunan daerah Bima pada kali ini. Sebagai pembicara tunggal, tokoh yang berhasil mengorbitkan bintang-bintang D’Academy Indosiar asal Bima ini, mengupas tuntas gagasan dan pikiran terobosannya untuk kemajuan pembangunan Bima khususnya di bidang ekonomi. Butir-butir pemikiran ini diperdengarkan ke peserta dialog (FKMBC) yang menanggapinya dengan antusias, dan tidak jarang disertai pandangan kritis sebagaimana layaknya sikap mahasiswa aktivis umumnya.

Merosotnya Kesejahteraan
.

Haji Sutarman menyoroti merosotnya kesejahteraan warga masyarakat Bima yang salah satunya ditandai dengan gejala berkurangnya asset warga karena terpaksa dijual untuk menutup kebutuhan yang makin meningkat. Sementara asset yang tersedia tidak difungsikan secara maksimal. Konsekuensinya banyak warga yang terpaksa bergantung kepada jasa pinjaman yang berbau rente (riba) dengan bunga yang mencekik. Buruknya fasilitas kesehatan memperparah keadaan. Sementara ketegangan dan konflik sosial dan isu peredaran narkoba, menurut pengusaha sukses ini, hanyalah dampak dari akutnya masalah kesejahteraan ekonomi. Inilah krisis yang melanda Bima, tapi masyarakat kurang menyadarinya.

Salah satu faktor penyebabnya, menurut ayah dari dua orang putra ini, perputaran ekonomi tidak cukup menguntungkan karena eksistensi cukong-cukong lokal selama ini tidak memberikan manfaat yang berarti buat kesejahteraan masyarakat setempat. Contoh sederhana saja, masalah pemasaran jagung dan bawang yang selalusaja di monopoli oleh cukong-cukong yang ada sehingga berdampak pada hilangnya hak pemerintah daerah untuk mendapatkan pemasukan baik pajak maupun retribusi yang berhujung pada melemahnya APBD yang ada dan pemerintahpun sudah dirugikan dalam penerimaan dana APBD yan seharusnya masuk dalam kas daerah, implikasi lainpun berdampak pada PAD yang tidak berjalan karna sisi home industri tidak ada yang berjalan maksimal dan bisa dikatakan telah mati suri.

Bukannya tidak muncul kreatifitas dalam produksi ekonomi, Cukup banyak anak muda di Bima yang kreatif dalam berkarya, misalnya karya lukis, pahat, cindera mata lain,Namun, tidak tersedia pasar untuk menjual lukisan tersebut, sehingga berakibat pada melemahnya semangat berkarya, Berbeda dengan kasus di Bali dimana berbagai kerajinan tangan karya anak-anak muda di sana disediakan pasarnya, misalnya di Toko Krisna. Dengan begitu, terjadi perputaran ekonomi karena terpenuhinya mekanisme supplyand demand.

Merangsang Geliat Ekonomi dan Investasi


Untuk mengatasi persoalan akut ini harus dimulai dengan merangsang minat pelaku usaha untuk investasi di Bima. Ini gampang-gampang susah. Tapi harus dimulai dengan keberanian dan visi ke depan dalam melihat peluang ekonomi yang dapat disediakan oleh pemerintah kota Bima. Salah satunya menyelesaikan pembangunan PLTU yang telah lama mangkrak. PLTU ini strategis karena menjawab pertanyaaan dasar semua investor dari luar; “apakah pasokan energi listrik memadai?” Eksistensi industri energi akan memiliki dampak yang berlipat dan luas terhadap geliat ekonomi dan bisnis di berbagai sektor.

“Misalkan saja sektor pariwisata.Siapa yang menyangkal indahnya pemandangan laut dan bukit-bukit di Teluk Bima (Asa Kota). Banyak pengusaha kenalan saya yang mengagumi keindahan alam Bima.Mereka ingin sekali berinvestasi di sector pariwisata Bima.Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah pasokan energi listrik cukup?” demikian ujar H. Sutarman.

Dengan adanya industri energy/PLTU maka dengan sendirinya menciptakan kebutuhan terhadap supply bahan bakar batu bara yang dapat dipasok oleh Kalimantan dengan kapal-kapal tongkangnya, dimana perusahaan daerah dapat ikut terlibat dalam kegiatan bisnis baik itu sebagai transportir maupun sebagai trader batubara, belum lagi kegiatan bisnis lain yang dapat dilakukan bila PLTU tersebut segera berfungsi. 


Demikian juga revitalisasi pelabuhan laut kita, dengan adanya program tol laut harusnya dapat kita manfaatkan dengan maximal sehingga roda perputaran ekonomi di Kota Bima dapat efektif dan efisien. Namun, kapal-kapal niaga/besar tidak akan bersedia berlabuh di Kota Bima tanpa adanya muatan komoditi yang dapat diangkut balik ke luar Kota Bima. Tanpa itu mereka akan merugi. Padahal dengan hadirnya kapal-kapal besar ini komoditi andalan Bima, seperti bawang, jagung, kedelai, kacang tanah dll, dapat dimuat untuk dikirim keluar Bima.

“Jika kita melihat dalam sistem barter ekonomi “ada yang dibawa masuk ada pula yang dibawa keluar” artinya kapal-kapal besar yang masuk ke pelabuhan bima yang mengangkut niaga dan keluar dari pelabuhan bima harus membawa barang namun pada kenyataankontener-kontener yang parkir di sekitar pelabuhan Bima terlihat kosong dan terlihat tidak ada nilaibarter. Pelabuhan Kota Bima harus bisa difungsikan sebagai tempat transaksi ekonomi secara aktif. Tidak hanya dijadikan sebagai tempat transit,” tandas H. Sutarman

Tapi pertanyaannya kemudian, apakah produksi bawang yang tersedia dapat memenuhi permintaan secara konsisten? Lebih dari itu, kalaupun produksi cukup, apakah teknologi penyimpanan bawang di kapal sudah cukup tepat diterapkan agar tidak terjadi pembusukan? Beberapa petani mengaku bahwa mereka acap merugi diakibatkan mekanisme pemuatan dan penempatan bawang di kapal ditumpuk dan tidak mendapatkan sirkulasi udara. Hal yang sama pun terjadi di dalam penyimpanan kedelei dan jagung yang akan diexpor keluar teritorial Bima. Pada titik inilah, dituntut peran pemerintah Kota dan Kabupaten untuk menfasilitasi teknologi pertanian dan penggudangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi sekaligus mengontrol kualitas penyimpanannya.

Sinergi Pemkot dan Pemda Kabupaten


Siapa yang bertanggungjawab terhadap persoalan merosotnya kesejahteraan masyarakat Bima.Jawabannya terletak pada sinergi antara Pemkot dan Pemkab.Tidak mungkin masing-masing berjalan sendiri-sendiri karena keduanya saling membutuhkan. 

Kabupaten memasok hasil alam, Kota menyediakan fasilitas penyimpanan dan pemasarannya keluar Bima. Tapi di sini persoalannya. Kedua belah pihak selama ini masih jalan sendiri-sendiri dan tidak tampak adanya good will untuk duduk bersama membicarakan masalah bersama dan mencari jalan keluarga terbaik, win-win solution. Sementara itu, kita lupa masyarakat membutuhkan sandang, pangan dan papan yang dapat menunjang kehidupanmereka.

Ada beberapa masalah yang masih menunggu penyelesaian bersama.Ambil contoh, hampir semua asset perkantoran dan fasilitas publik Kabupaten berlokasi di Kota.Hingga hari ini belum banyak terjadi serah terima asset karena belum jelas bagaimana mekanisme kompensasinya.Terkait dengan pengelolaan asset kabupaten di kota Bima, Haji Sutarman menawarkan gagasan teroboson:

“Akan lebih produktif kota dan kabupaten bersinergi dalam rangka mengelola asset dengan menyerahkan pengelolaannya secara professional kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dimana sahamnya dipegang bersama kedua belah pihak. Semua ada di tangan pimpinan daerah yang menjadi agen perubahan serta sebagai garda terdepan dan mau memikirkan perubahan yang nyata, karna dalam poros kesejahteraan sosial yang diandalkan bukan hanya APBD atau PAD saja namun harus memikirkan pemasukan dari lain sisi untuk menambal kekurangan agar masyarakat tidak terstaknad dalam lubang kemiskinan. Di sinilah peran pemerintah juga mengharuskan untuk berpikir out of the box,”tegas Ir Sutarman.

Terkait dengan urgensi pengelolaan asset bersama ini, Ir. H. Sutarman menunjuk masalah fasilitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bima.Rumah Sakit (RS) ini assetnya dimiliki oleh Kabupaten Bima dan sejak dulu sampai saat ini kedudukanya berada di Kota Bima.Namun, keadaan RS ini amat memprihatinkan, kotor dan jauh dari kesan higenis.Tidak hanya itu, tenaga dokter ahli sangat minim sehingga sering pasien banyak yang harus dirujuk ke rumah sakit provinsi. Bagi masyarakat kurang mampu pun hanya bisa mengandalkan BPJS yang itupun tidak efektif karna BPJS hanya menanggung biaya obat. Adapun biaya-biaya lain tidak ditanggung. Tidak heran banyak rujukan yang tidak sampai ke provinsi, lagi-lagi dikarnakan oleh ekonomi masyarakat yang kurang menjamin.

Selain masalah fasilitas kesehatan yang kurang terkelola dengan baik, Pemda kabupaten juga memiliki Perusahaan Daerah Air Minum yang instalasinya semuanya di Kota.Menurut laporanpihak yang terkait, perusahaan ini selalu merugi lebih dari 55% dikarenakan masalah human error dan infrastruktur seperti pipa-pipa yang menyalurkan air minum tersebut mengalami kebocoran. 


Lagi-lagi alasan klasik kurangnya biaya pemeliharaan. Masalah yang sama juga dihadapi dalam pemeliharaan asset kesultanan Bima, yaitu Asi Kalende Kampo Na’e. Bangunan bersejarah itu tampak tidak terawat dan hampir roboh.Padahal bangunan itu bukti sejarah Dana Mbojo yang mengingatkan tentang identitas masyarakat Bima.

Mengatasi Peredaran Narkoba



Nabi Muhammad Saw. bersabda, “كاد الفقر أن يكون كفرا" (Hampir saja kemiskinan membawa orang pada kekufuran). Dampak sosial yang terasa dari akibat merosotnya kesejahteraan ekonomi salah satunya adalah beredarnya Narkoba yang akhir-akhir ini marak di Bima. 

Khususnya jenis tramadol. Gejala ini tidak bisa semata-mata dilihat dari segi merosotnya moralitas masyarakat.Tapi akar persoalan adalah kesenjangan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Oleh sebagian remaja narkoba dijadikan tempat pelarian sementara dari sumpeknya kehidupan yang makin sulit. Di sisi lain, gejala ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran dan masuknya narkoba di Bima. Padahal daerah Bima, Kota dan Kabupaten, wilayahnya kecil, hanya 222, 25 KM, sehingga gampang diketahui pintu masuknya.Agar terwujud pengawasan yang efektif dituntut adanya kerjasama yang efektif antara aparat kepolisian dengan Pemkot maupun Pemda Kabupaten Bima. Kuncinya terletak pada jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua stake holder yang bertanggungjawab pada pengawasan dan penegakkan hukum.

Beberapa masalah inilah yang menjadikan Ir. H. Sutarman, MM. Merasa terpanggil untul kembali ke Dana Mbojo karena dengan masalah yang begitu kompleks Bima membutuhkan pemimpin daerah yang peka terhadap terhadap masalah yang dihadapinya. Pemerintah ibarat mata dan telinga serta manivestasi dari rakyat yang mampu memeperjuangka kesejahteraannya secara merata sesuai amanah konstitusi negara. Karena Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu  memikirkan jalan keluar serta mampu berbagi pengetahuan dan semangat untuk mendorong perubahan yang nyata.

Kamipun tidak hanya sekedar berdiskusi dengan beliau, melainkan di akhir diskusi Haji Sutarman menyempatkan diri untuk memotivasi semua mahasiswa yang berada di ruangan bahwa mahasiswa harus pro aktif dan berani menyuarakan dan menegur pemimpin yang keluar dari koridor yang ada  karna setiap persolan kerap kali tumbuh dan lahir dari pemimpin yang tidak bertanggung jawab.

Jika mahasiswa pro aktif dan bersikap progresif  menegur pemerintah  untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah karna kalau bukan mahasiswa yang mulai siapalagi. “Mari kita genggam kesejahteraan Bima melalui tangan-tangan mahasiswa asli daerah sendiri.


Share this article :

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA