KERIUHAN MENUJU SUBTANSI KEPEMIMPINAN

Penulis: Yudi Latif CendekiawanPada: Senin, 11 Mar 2019, 10:10 WIB



DARI gelombang buih kampanye dan keriuhan perdebatan politik, nyaris tak ada gagasan jernih dan bernas yang mudah diingat. Ucapan bergelembung tanpa isi yang bisa ditangkap.

Substansi terbenam oleh gemuruh caci maki, fitnah, dan kebohongan. Visi masa depan kabur, tertutupi oleh bayangan fragmen-fragmen persoalan dengan solusi tambal sulam, tanpa kesanggupan menghadirkan gambaran yang utuh tentang akar persoalan dan solusi mendasarnya. Dalam kemunduran daya pikir, kesadaran publik ditaklukkan oleh sihir kemasan. Impresi lebih diutamkan ketimbang isi-sejati.

Acara debat antarkandidat sedianya merupakan momen penajaman visi dan persuasi politik yang fungsional. Lewat perdebatan publik, visi-misi dan program yang ditawarkan setiap kandidat menemukan momen pengasahan. Lewat proses saling gosok dalam serangkaian adu argumentasi, kritik dan kontra kritik, hal-hal yang tadinya dianggap sudah benar dan sudah selesai menemukan sanggahan atau perspektif lain dari pihak lawan.

Dengan itu, ada kesempatan untuk meluaskan dan menjernihkan pemahaman, serta menyempunakan sisi-sisi kelemahan yang sebelumnya tak disadari sehingga bila saatnya terpilih menjadi presiden, sudah relatif tahu apa yang benar, yang menanti eksekusi secara benar.

Lebih dari itu, dengan ajang perdebatan yang baik, setiap kandidat menemukan momen unjuk kualitas diri di hadapan publik pemilih. Bukan hanya kualitas gagasan dan argumentasi, melainkan juga kualitas karakter kepemimpinan. Yang ditunjukkan bukan saja konfidensi atas apa yang dikuasainya, melainkan juga caranya bereaksi terhadap pertanyaan yang tidak dikuasainya.

Dalam tensi perdebatan yang menguras emosi, seorang pemimpin diuji kemampuannya untuk membawakan diri serta daya persuasinya dalam memenangkan hati rakyat.

Daya persuasi merupakan titik esensial bagi pucuk pimpinan tertinggi. Seorang presiden bukanlah seorang CEO dalam perusahaan dengan tugas-tugas teknis manajerial, melainkan seorang chief political officer yang bertugas menetapkan sejumlah prioritas kebijakan publik.

Untuk itu, kecakapan teknis tidak terlalu dibutuhkan. Karena dalam eksekusinya presiden akan dibantu oleh kabinet, deretan staf lain, serta dukungan birokrasi pemerintah. Kualitas yang lebih esensial dalam mengemban tugasnya menetapkan prioritas kebijakan publik adalah kemampuannya untuk meyakinkan dan mempersuasi rakyat dengan mutu argumentasi dan retorika.

Mengenali arah perjuangan

Meminjam pandangan Bung Karno, seorang pemimpin politik harus mampu membujuk rakyat untuk mengenali arah perjuangan yang dituju. Mampu membangkitkan keyakinan rakyat bahwa mereka mampu mencapai tujuan tersebut, serta bisa mendorong rakyat bertindak menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Semua itu bertalian erat dengan kemampuan argumentasi dan persuasi yang bisa diperlihatkan dalam proses perdebatan.

Untuk itu, ajang perdebatan harus dilaksanakan secara tepat guna, bukan sekadar acara seremonial demi memenuhi prosedur formal belaka. Acara debat yang baik harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, perdebatan yang baik memerlukan adanya proposisi yang jelas mengenai isu spesifik sehingga bisa memancing adu argumentasi. Topik yang ditetapkan jangan terlalu melebar, yang cuma menjadi ajang para kandidat untuk obral janji.

Perdebatan harus mendorong kandidat untuk berani menawarkan sejumlah proritas kebijakan publik yang menyasar rantai terlemah dalam mengatasi masalah publik. Ambisi para kandidat untuk menyelesaikan segala masalah sekaligus berisiko menangguk kegagalan di semua lini.

Menentukan fokus memang memerlukan keberanian guna menghadapi pihak-pihak yang merasa terabaikan. Namun, ada risiko besar bagi presiden terpilih yang terlalu obral janji, menyenangkan segala kalangan demi mencari jalan aman: peluang lewat, momentum lenyap, janji tinggal janji dengan sinisme yang menguat.

Selain itu, dalam perdebatan harus ada konfrontasi sehingga setiap kandidat harus punya kesiapan adu argumen. Kalau tidak ada konfrontasi, apalagi saling mendukung sesama kontestan, esensi perdebatan hilang.

Apa yang kita saksikan dalam acara debat capres/cawapres selama ini belum mampu menawarkan ketajaman visi dan kekuatan persuasi yang meyakinkan. Yang sensasional malah keriuhan saling serang antarpendukung setelah acara debat usai. Substansi gagasan tenggelam di belam percekcokan pepesan kosong.

Apa yang dipertontonkan oleh gemuruh percekcokan di ruang publik ini adalah kemunduran dalam nalar bernegara dan rasa berbangsa. Kehilangan terbesar bangsa ini bukanlah kehilangan orang besar atau kemerosotan nilai tukar dan defisit neraca perdagangan, melainkan kemunduran pikiran.

Pada masa ketika kekuatan pikir kian menentukan ketahanan politik dan perekonomian suatu bangsa, ajang kampanye pemilihan anggota legislatif dan kepresidenan kali ini justru menjadi pasar raya persaingan kebebalan dan sesat pikir. Memudarnya kualitas pikir ini kian merisaukan manakala penetrasi nilai dan ideologi asing kian meluas, yang memecah imajinasi kebangsaan ke dalam keping-keping solidaritas komunal yang mengoyak ikatan kebangsaan.

Untuk itu, para kandidat dan lingkaran elite pendukungnya hendaknya menyadari bahwa kontestasi kepemimpinan bukanlah semata-mata ajang perebutan kekuasaan demi kekuasaan. Kontestasi kepemimpinan merupakan ajang estafet kepemimpinan politik dalam menjalankan pembangunan demi meraih cita-cita nasional.

Pembangunan tiga ranah peradaban

Dalam kaitan itu, hendaklah disadari bahwa pembangunan nasional bisa dikatakan sebagai gerak berkelanjutan dari peningkatan mutu budaya dan peradaban dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional berlandaskan (kerangka keyakinan, pengetahuan dan tindakan) Pancasila.

Laju pembangunan dalam kerangka transformasi peradaban itu sekarang menghadapi tantangan yang serius dari penderasan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa serta perubahan-perubahan tata nilai, tata kelola, dan tatanan material dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Sementara itu, respons yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut terkendala oleh kesibukan kontestasi politik jangka pendek, yang cenderung mengabaikan persoalan pembangunan fundamental yang berjangka panjang.

Maka dari itu, perlu diingatkan bahwa ketahanan nasional sebagai daya sintas suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh daya (kualitas) budaya dan peradaban yang tecermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama kehidupan sosial, yakni ranah mental-spiritual, ranah institusional-politikal, dan ranah material-teknologikal. Ranah pertama kerap disebut sebagai ranah budaya, sedang ranah kedua dan ketiga disebut sebagai ranah peradaban.

Meski demikian, lazim pula dipahami, bahwa dalam istilah peradaban pun terkandung basis nilai budaya. Oleh karena itu, ketiga ranah tersebut bisa disebut dalam satu tarikan nafas sebagai ranah peradaban.

Visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-spiritual (kultural) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal basis utamanya sila keempat. Ranah material-teknologikal basis utamanya sila kelima. Dalam kerangka Pancasila, ketiga ranah tersebut bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan.

Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, orientasi dari ketiga ranah kehidupan sosial tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut.Pengembangan mental-spiritual diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkepribadian (berkarakter) dengan nilai utamanya berlandaskan sila

pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala kita mampu mengembangkan hubungan welas asih dengan 'Yang Mahasuci', yang memancarkan semangat ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dan toleran. Welas asih dengan sesama manusia, yang memancarkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Welas asih dalam hubungan manusia dengan ruang hidup (Tanah Air) dan pergaulan hidupnya (kebangsaan), yang memancarkan semangat persatuan dalam keragaman bangsa.

Dengan spirit Ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan, dikembangkan daya-daya spiritualitas dalam sosiabilitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif. Serta, sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

Pengembangan institusi sosial-politik diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai utamanya berlandaskan sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan). 


Dan keadilan sosial (negara kesejahteraan), yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemedekaan, perdamaian dan keadilan.

Pengembangan ranah material-teknologikal diarahkan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berkesejahteraan umum dengan nilai utamanya berlandaskan sila kelima. Bahwa kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka. Berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat koperatif), disertai pengusahaan negara atas 'karunia kekayaan bersama (commonwealth). Serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak. Seraya memberi nilai tambah atas karunia yang diberikan dengan input pengetahuan dan teknologi.

Pada akhirnya, ketiga ranah tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara simultan diarahkan untuk mewujudkan visi negara-bangsa: terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila.

Tiga rezim transformasi

Pengembangan ketiga ranah tersebut memerlukan keandalan tiga agen sosial, yakni rezim pendidikan dan pengetahuan, rezim politik-kebijakan, rezim ekonomi-produksi.

Dalam konteks persoalan Indonesia hari ini, ketiga rezim mengemban prioritas tugas sebagai berikut. Prioritas rezim pendidikan dan pengetahuan adalah membenahi aspek mental-spiritual dengan merevitalisasi pendidikan budi pekerti. Terutama pada tingkat pendidikan dasar.

Budi mengandung arti 'pikiran, perasaan, dan kemauan', pekerti artinya 'tenaga'. Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan tekad-kemauan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat melahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Dengan pendidikan budi-pekerti diharapkan mampu melahirkan generasi baru Indonesia yang berkarakter dan kreatif dengan jiwa merdeka.

Prioritas rezim politik-kebijakan adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang.

Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa. Namun, harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola budaya (mental-spiritual), tata kelola sumberdaya material dan teknologi. Serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemerintahan, berbagai elemen krusial harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa di antaranya menyangkut persoalan institusi pemilihan yang padat modal, penataan ulang otonomi daerah, urgensi kehadiran pedoman direktif (haluan pembangunan) yang lebih solid.

Lalu, persoalan tumpang-tindih kewenangan insitusi-institusi negara, terlalu luasnya cakupan kelembagaan negara karena kehadirian beragam komisi negara. Serta, pentingnya perampingan birokrasi negara untuk menghindari jebakan negara pegawai, urgensi pembenahan sistem perwakilan yang lebih inklusif dan representatif dengan kesanggupan mengakomodasi segala kekuatan sosial-politik. Serta pentingnya memperbaiki rezim negara kesejahteraan yang bersemangat gotong royong.

Priotitas rezim ekonomi-produksi adalah mengembangkan semangat tolong-menolong (kooperatif) dalam perekonomian. Politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaaan bersama (commonweath). Serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan.

Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsentrasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan yang dibekali penguasaan teknologi. Dengan memprioritaskan pengembangan teknologi berbasis potensi dan karakterististik (kondisi) keindonesiaan.

Untuk itu, pengembangan teknologi harus beringsut dari lembaga riset negara menuju ranah industri-perusahaan, terintegrasi ke dalam sektor produktif.

Visi dan program kepresidenan

Visi dan program yang ditawarkan oleh para calon presiden/wakil presiden semestinya menyasar pada persoalan-persoalan fundamental pada ketiga ranah peradaban dan perbaikan secara mendasar pada tiga rezim transformasi sosial tersebut.

Tanpa kesanggupan merespons hal itu, program-program yang ditawarkan sekadar program tambal sulam, sebagai pemadam kebakaran, tanpa kemampuan menyasar persoalan yang lebih mendasar.

Visi pembangunan yang dikendaki adalah visi pembangunan dengan paradigma Pancasila. Dalam pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur bagi segala komponen bangsa untuk menakar apakah kebijakan-kebijakan negara dan praktik kehidupan kebangsaan sesuai atau tidak dengan imperatif-imperatif Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bisa menjadi alat kritik sekaligus panduan bagi kebijakan negara serta perilaku aparatur negara dan warga negara.

Dengan cara-cara seperti itulah, idealitas Pancasila bisa bergerak mendekati realitas. Tes terakhir dari keampuhan Pancasila teruji ketika setiap sila dan konsepsinya bisa dibumikan dalam kenyataan semesta Pembangunan.

Dalam ranah mental-spiritual sanggup melahirkan manusia Indonesia yang berkarakter dan kreatif. Dalam ranah institusional-politikal sanggup melahirkan tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang menguatkan persatuan dan keadilan.

Dalam ranah material-teknologikal sanggup meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umum dengan megembangkan sektor produktif berbasis pengetahuan dan teknologi. Menuju demokrasi yang lebih substantif seperti itulah program kampanye dan perdebatan politik seyogianya harus diarahkan.

Sumber: Media Indonesia

NEGARA MINUS NEGARAWAN

Penulis: Radhar Panca Dahana BudayawanPada: Senin, 04 Mar 2019, 07:45 WIB



"Bila politikus berpikir tentang pemilihan mendatang, negarawan berpikir tentang generasi mendatang"


AFORISME yang sudah ratusan tahun terkenal dari penulis, politikus, dan teolog Amerika Serikat abad 19, James Freeman Clarke, di atas dengan jelas memberi pesan kepada siapa pun, bila mana pun juga di (negeri) mana pun, bagaimana kehidupan bernegara kerap/akan dilanda krisis yang berat bila ia tidak berhasil melahirkan seorang negarawan.

Hidup bernegara pun, yang di banyak kalangan-–bahkan di kalangan politik sendiri--direduksi pemahamannya menjadi kehidupan berpolitik, kemudian dikuasai oleh kerja-kerja juga manuver-–yang sering tricky, manipulatif, bahkan kriminal--dari kaum politikus dengan intensi sempit dan oportunistik melulu untuk memenuhi syahwat kekuasaan.

Makna 'politik' tidak lagi berpondasi pada idea-idea awalnya untuk menciptakan orde demi membangun manusia yang mampu merealisasi kebahagiaannya. Namun, semata dimaknai sebagai upaya merebut kekuasaan.

Merebut posisi untuk mendapatkan 'kebahagiaan' personal atau komunal (sektarian) ketimbang kebahagiaan nasional atau universal. Apa yang disebut terakhir lebih banyak digunakan atau dimanipulasi sebagai pre-text atau apologi negatif bagi tujuan yang lebih dahulu.

Apa yang diproposisi di atas, secara jujur harus kita akui, saat ini berkembang juga dalam kehidupan bernegara (baca: berpolitik) di negeri kita, terutama di waktu-waktu belakangan ini. Kita bersama paham, bukan saja keluhan dan kecemasan meluas ke seluruh negeri atas praktik berpolitik yang kasar, mulai gaya, taktik-strategi, hingga penggunaan cara-cara memanfaatkan massa, dan terutama, penggunaan bahasa diplomasi, termasuk retorika, yang kasar hingga merendahkan adab bangsa, bahkan dirinya sendiri.

Pemosisian kubu-kubu yang berkontestasi dalam pesta politik 'demokratis' saat ini, lebih jauh lagi, tidak melihat kompetisi politik sebagai sebuah persaingan wajar untuk mendapatkan puncak 'kebaikan dan kebenaran' yang akhirnya menghasilkan maslahat optimum bagi kepentingan publik.

Namun, sebagian menganggapnya sebagai sebuah 'perang' dengan 'kebaikan dan kebenaran' satu pihak bersifat mutlak (seolah ia ialah kebenaran langit yang suci) dan wajib diperjuangkan dengan cara apa pun untuk menaklukan 'kebenaran' pihak lain yang--dianggapnya--'satanik'.

Di titik inilah sesungguhnya kualitas kehidupan bernegara kita, berpolitik khususnya, mengalami degradasi tajam dalam kualitas, terutama pada pondasi keadaban atau budayanya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak hingga pada taraf 'memutlakkan' kebenaran subjektifnya sendiri (saya menyebutnya preferensial), bukan hanya merendahkan akal sehat, melainkan juga menghancurkannya.

Akan tetapi, dengan kelicinan retorik yang mengelabui, destruksi akal sehat itu yang justru diklaim sebagai 'akal sehat', dengan secara tragis media sosial sukses mendiseminasi kebenaran--sungsang itu dalam kemasan kebenaran--sejati. Maka dari itu, adab-budaya (politik) yang memang secara alamiah semestinya dibangun oleh akal-sehat yang sejati pun menjadi fake(keliru) bahkan merusak, diri sendiri, para pelaku dan konstituennya.

Dalam situasi yang bisa menjadi awal atau sebab dari sandyakala kehidupan politik (bahkan negara) Indonesia itu, politikus yang nonvisioner dan sekadar mengejar tujuan-tujuan oportunistik merajalela serta menjadi sebab matinya benih-benih kegemilangan masa depan bangsa, yang belakangan kian banyak disuarakan hampir secara obsesif, bahkan sebagiannya ilusif.

Bila seorang negarawan tidak segera hadir, kecemasan umum yang meruyak akan terjadi segregasi bangsa hingga proyek balkanisasi negeri, seperti mendapat alasan yang kuat. Padahal kita tahu, tantangan masa kini yang tidak lebih ringan--jika tidak bisa dibilang lebih berat--ketimbang masa kemerdekaan dulu, membutuhkan lebih dari satu, dua atau tiga negarawan. Seperti dahulu kita pernah memilikinya.

Negarawan itu, dulu

Kata 'dahulu' di atas tentu sangat dipahami bersama oleh mereka yang mengenal sejarah Indonesia bahkan sekadarnya saja, mengenai negarawan di negeri ini. Nama-nama seperti Tan Malaka, Mohammad Hatta, Soekarno, Soepomo, hingga Agus Salim, hanya sebagian dari puluhan negarawan yang pernah dilahirkan bangsa ini di periode perjuangan kemerdekaannya.

Tanpa kehadiran kejeniusan, kematangan berpolitik, visi-visi yang kuat, hingga penyisihan kepentingan yang bersifat personal/subjektif, kita mengerti negeri ini tidak akan mencapai kemerdekaannya, tidak akan mendapat salute juga dukungan kuat dari dunia internasional.

Nama-nama di atas seperti parfum bagi Indonesia di mata dunia, dikenal dan dikagumi bahkan rakyat negeri lain. Bahkan seorang Anwar Sadat, Presiden Mesir yang terbunuh itu, mengakui dirinya sebagai pengagum Jenderal Besar Sudirman, sebagai salah satu negarawan kita di masa 'dahulu'.

Sebuah contoh yang banyak kalangan tidak mengetahui ialah kisah tentang seorang negarawan besar negara ini bernama Hamengku Buwono IX, Sultan Kerajaan (Mataram) Yogyakarta. Salah satu kisah tentang tokoh besar itu terjadi pada 17 Agustus 1945, tidak lama setelah dwitunggal Soekarno-Hatta yang 'dipaksa' oleh para pejuang (politikus-politikus visioner) muda untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini.

Momen bersejarah paling penting itu sesungguhnya menyimpan persoalan fundamental yang baik Soekarno-Hatta dan kawan-kawannya belum 'siap' untuk menjawabnya (karena keterdesakan atau ketergasaan waktu yang diciptakan para pejuang Rengasdengklok).

Persoalan yang fundamental itu ialah pertanyaan paling pokok dari eksistensi sebuah 'negara-modern'; di mana wilayahnya, siapa penduduknya, dan apa konstitusinya. Hal terakhir mungkin sudah dipersiapkan sejak BPUPKI dan disahkan satu hari kemudiaan, UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Namun, untuk dua hal pertama, tidaklah semudah membuat rumusan konstitusi. Terlebih para pemimpin perjuangan tidak memiliki kuasa atau otoritas apa pun untuk menetapkan batas wilayah serta siapa saja yang bisa dan berhak menjadi penduduk di dalamnya.

Dalam situasi itu, di 17 Agustus 1945 itu juga, berderinglah telepon pribadi Soekarno dari Sultan Hamengku Buwono (HB) IX yang dengan tegas dan dengan kecerdasan politik, visi kenegarawawan yang dalam dan panjang, juga tentu intuisi yang tajam, memberi pernyataan mengejutkan dengan menyatakan kerajaan berdaulat (Mataram) Yogyakarta bergabung dengan Republik yang baru saja lahir. Inilah momen bersejarah yang bahkan sejarawan banyak alpa, negara Republik Indonesia segera menjadi nyata dan memenuhi syarat-syarat utamanya sebagai negara-modern karena ada semacam 'pemberian' wilayah pertama, juga penduduk, kekayaan, serta seluruh potensi yang dimilikinya sebagai 'modal pertama' Indonesia sebagai sebuah negara.

Keputusan Sultan HB IX yang tegas itu tentu saja bukan sebuah keputusan mudah, sama sekali. Mengingat Yogyakarta saat itu ialah sebuah juga sebuah daerah atau bahkan 'negara' (berbentuk monarki) yang berdaulat dan diakui bahkan oleh Ratu Juliana, sebagai Ratu dari kerajaan imperialis Belanda.

Keputusannya itu bukan hanya membuat HB IX seperti melucuti kekuasaannya sendiri sebagai Sultan, yang merupakan warisan ratusan tahun yang selaiknya ia jaga dan pelihara, bahkan mendudukkan dia 'sang Raja' menjadi sekadar warga negara atau hamba sahaja bagi pimpinan negara di Ibukota Jakarta.

Bila kita pelajari lagi lebih jauh sedikit, kita pun tahu bagaimana Sultan HB IX telah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dalam turut memperjuangkan dan merealisasikan kemerdekaan dan berdirinya negara ini, bukan hanya memberi tempat dan prasarana bagi pemerintahan baru RI, mendanai kebutuhan pemerintahan bayi termasuk biaya perang dan diplomasi dari kas kerajaan, hingga diplomasi internasional dan dukungan pribadi kepada proklamator.

Adalah Sultan HB IX yang secara pribadi menjemput Soekarno dari pembuangannya di Bengkulu.

Kisah di atas, harus diakui, luput dari cerita-cerita heroik kemerdekaan yang kita pelajari dan pahami selama ini. Memperlihatkan bagaimana visi dan aksi dari Sultan HB IX sebagai negarawan utama, hingga pada pengorbanannya yang sangat tidak kecil demi 'kemenangan' masa depan bangsa, kemenangan generasi berikutnya.

Sedikit pun kita tidak melihat syahwat personal apalagi yang oportunistik hanya untuk mendapat kuasa-kuasa murahan, dalam politik dan sebagainya. Sebuah semangat atau spirit yang tampaknya dilanjutkan oleh pewarisnya, HB 10, yang berulangkali menolak saat ditawarkan jabatan di pusat pemerintahan, dalam posisi apa pun.

Peminggiran kebudayaan

Contoh di atas. Juga tentu banyak contoh lain (dalam dan luar negeri), menjadi cermin dari kehidupan bernegara (berpolitik) kita saat ini; ada di mana atau siapakah tokoh politik masa kini yang memiliki pandangan hidup, filosofi, hingga visi dan tindakan politik sedalam dan sekuat itu? Saya, tidak secara prematur, akan menjawabnya dengan segera; none and nowhere, tak siapa pun tak dimana pun.

Jawaban segera saya itu, yang tentu hasil dari pengamatan panjang, bisa menjadi tantangan untuk siapa pun untuk menjawab (dengan fakta) sebaliknya (kecuali contoh yang telah saya sebut di atas).

Artinya, krisis bangsa kita ini sungguh ditandai oleh bukan hanya absensi dari negarawan, melainkan juga kegagalan kolektif kita dalam melahirkan politisi dengan kualifikasi semacam itu. Krisis terakhir sebenarnya jauh lebih menggiriskan ketimbang urgensi dari kelangkaan negarawawan itu sendiri.

Karena kegagalan bangsa tersebut adalah indikator juga dari kegagalan-kegagalan di semua dimensi lainnya; dalam dunia sosial, dunia ekonomi, dunia akademik hingga dunia spiritual.

Bukan hanya kritik keras, praktik sangat buruk sebagai bukti dari kegagalan itu, tapi juga catatan statistik dan survei kredibel internasional yang menunjukkan prestasi Indonesia (di banyak bidang) berada –katakanlah 'hampir'--di titik nadir.

Siapa pun boleh berargumen bahkan berspekulasi tentang sebab musabab dari semua itu. Namun, apa pun spekulasi itu akan gagal secara substantif jika ia tidak menyentuh pondasi di mana sebuah sebab dan argumen itu diproduksi.

Sama sekali tidak karena kepentingan atau egoisme personal jika saya harus mengatakan pondasi dari itu semua adalah kebudayaan sebagai produsen dari semua ukuran kehidupan dan keadaban manusia di atas.

Satu dimensi paling pokok dari ekstensi manusia sebagai makhluk-ilahiah-tersendiri, yang membuatnya menjadi entitas paling berkembang (advance) di semesta ini, namun ternyata paling dipinggirkan jika tidak dinafikan secara mentah-mentah oleh hampir semua elite di berbagai lapisannya.

Tidak perlu contoh untuk pernyataan itu, yang saya sudah mengatakannya di banyak kesempatan. Cukup kita melihat dalam ajang debat politik mutakhir antar para paslon Pilpres 2019 ini.

Tema-tema tentang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan yang akan menjadi isi dari debat ketiga paslon, pada intinya adalah pembangunan sumber daya manusia; membangun pilar kemajuan yang di banyak negara menjadi prioritas utama menuju masa depan.

Memang sesungguhnya ia ialah core dari seluruh bentuk pembanguan sebuah bangsa, karena apa pun atau sehebat apa pun yang dibangun, akan menjadi karat dan sia-sia bila pelaku, penggerak, operator atau aktornya, yakni manusia, lemah, bodoh bahkan patetik.

Namun, apa yang kita ketahui, tema-tema krusial dan kritikal itu diberikan justru para cawapres, yang dalam praktik pemerintahannya nanti tetap tidak memiliki kuasa pengambilan keputusan (yang sepenuhnya ada di tangan Presiden).

Ini bukti dari cara berpikir yang terbalik, yang lagi-lagi menempatkan manusia dengan kekuatan kebudayaannya-–sebagai pembentuk karakter atau jati diri yang tangguh—diperiferi bahkan dinafikan. Bila demikian kenyataan kita secara umum, memang sudah nasibnya; negarawan tidak bisa kita benihkan dari rahim ibu pertiwi.

Kenyataan dan konstatasi ini tentu saja sehat secara akal, tidak mokal-mokal. Bila demikian, mana akal sehat kita, terutama para elite politik kita--juga para punggawanya--yang seharusnya menjadi modal bangsa untuk menciptakan kedewasaan budaya, menciptakan benih lahirnya negarawan?

Apakah Anda semua ingin tetap kopig dan stuck pada akal-kebal dan akal-bebal bertahan dengan oportunisme politik saat ini, dan mengorbankan 'bangsa juga negara' yang katanya selalu Anda bela? Saya yakin, hati nurani Anda tahu yang sesungguhnya baik dan benar, karena saya percaya 'Indonesia' masih bersemayam di dalamnya.

Sumber: Media Indonesia

BENARKAN NEGARAN TIDAK ADA?

Penulis: Radhar Panca Dahana BudayawanPada: Senin, 28 Jan 2019, 09:00 WIB 



KAUM elite menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk membentuk dunia politik yang tujuan akhirnya ialah menambah kekuatan ekonomi mereka.
Joseph Stiglitz

Jelas, apa yang dimaksud profesor ekonomi New Keynesian, peraih hadiah Nobel Ekonomi 2001 itu, ialah kesejajaran bahkan saling keterkaitan (langsung) antara ketimpangan ekonomi dan ketimpangan politik.

Keduanya saling mensyaratkan. Keduanya saling memberi keuntungan kepada pihak lainnya. Keduanya persekutuan atau konspirasi atau bisa pula pasangan sejati yang saling mengisi secara ideal. Lebih dari sekadar kembar dampit dari rahim 'bapak kebebasan' dan 'ibu revolusi industri'.

Apa yang dikatakan tokoh pengkritik keras globalisasi, asas laissez-faire dalam kapitalisme hingga lembaga-lembaga mondial seperti World Bank dan IMF itu, dalam ilmu ekonomi modern dianggap sebagai sebuah teori, yang tak terbantahkan. Artinya, ketimpangan politik selalu akan terjadi selama ketimpangan ekonomi tercipta (sebagai keniscayaan kapitalisme, tambahan penulis) yang secara siklis ketimpangan politik itu kemudian akan memperdalam jurang ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Maka dari itu, sudah menjadi kegaliban dalam dunia dan praksis politik masa kini, situasi yang menggiriskan di atas terjadi, di mana pun praktik demokrasi dijalani. Bahkan, sehebat atau secerdas apa pun seorang politikus yang bermain dalam dunia dan praksis itu.

Terlebih, bila kita sepakat dengan apa yang dikatakan Niccolo Machiavelli, politik itu tidak ada hubungannya dengan moral, moralitas--soal kebaikan dan kebenaran, soal etika--yang semestinya menjadi obat bagi ketimpangan dan keserakahan di atas tidak lagi dapat kita temukan, bahkan kita harapkan dalam kehidupan politik.

Bukan kebenaran sesungguhnya yang dicari para pekerja politik, kaum politikus, tetapi semata suara di pemilu dan akhirnya kekuasaan. Karenanya, cukup arif Charles de Gaulle, jenderal, dan pemimpin besar yang menggagalkan upaya Jerman sang Uebermensch di masa Perang Dunia Kedua menaklukkan Prancis, saat mengatakan, "Politik ialah satu urusan yang terlampau serius untuk diberikan hanya kepada kaum politikus."

Memang, pada dasarnya politik dengan wajah dan isi yang begitu buruk dan bodoh itu sesungguhnya ialah kelindan budaya dan tradisi kebebasan yang telah melepas tali kekang syahwat dan libido manusia pada kenikmatan (kekayaan, kekuasaan, badan) sehingga kedegilan pun merajalela.

Sebagaimana kegiatan hidup manusia lainnya, politik ada, muncul, dan tergunakan pada mulanya untuk menciptakan keselarasan atau harmoni hidup (order). Tatanan masyarakat itu bisa menjamin kelayakan hingga kenyamanan hidup manusia, memperoleh kebahagiaan (pursuit of happiness).

Bila bukan kebahagiaan yang didapat dari romantika politik, dalam kerja seluruh lembaga yang ada dalam kehidupannya, tapi justru kemiskinan dan kebodohan sebagaimana tecermin dalam indeks Gini atau ketimpangan ekonomi--yang kian hari kian tajam di seluruh dunia--sesungguhnya politik itu sudah mati. Hanya kita tidak hendak menguburkannya, justru membalsam menegakkannya di mausoleum untuk membayangkan ia masih hidup, ia masih ada agar para politikus tetap dapat hidup dan menari di dalamnya.

Memelintir akal sehat

Apa yang terjadi dalam realitas kontemporer politik di atas ialah produksi ilusi habis-habisan untuk dibenamkan, didiseminasi, dan diinternalisasi khalayak luas. Dengan khotbah utama, 'politik itu penting, bahkan paling penting karena dengannya kita akan maju, kita ke masa depan, ke kejayaan, dan menciptakan kemakmuran/kesejahteraan'. Bukankah demikian jargon semua praktik demokrasi? Jangan kita menipu diri dengan coba menyangkalnya.

Yang paling sahih menyangkal ialah tokoh-tokoh dunia yang telah merenungkan, menjalani, dan memahami kerak terdalam dari hidup dan praksis politik itu. Sangkalan itu, tentu saja bukan pujian atau persetujuan, juga bukan sekadar kritik yang menikam ulu hati politik--terutama demokrasi--itu. Namun, kesangsian akan masih dibutuhkannya praksis ketelanjuran yang hampir tak tersembuhkan itu.

Kesia-siaan berpolitik, dalam arti demokratis misalnya, dilancarkan pemimpin komunis Uni Soviet, Joseph Stalin, yang mengatakan, "Mereka yang memiliki suara tidak menentukan apa-apa, tapi mereka yang menghitung suara menentukan segalanya."

Tanpa harus sinis pada ideologi sang pengkritik, kita mestinya mafhum dengan jujur, kebenaran yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Bahkan seorang pemimpin muda, dari Prancis, Emmanuel Macron hampir seperti putus asa menilai situasi perpolitikan masa kini di Eropa, "Ketika (para politikus) melihat politik bukan lagi sebagai sebuah misi, melainkan sebagai profesi, para politikus (itu) akan jauh lebih mementingkan diri sendiri ketimbang melayani rakyat mereka."

Gambaran kenyataan politik yang berkembang hingga masa belakangan di atas tidak terlalu sulit untuk mencari padanan atau representasinya dalam kehidupan politik lokal di negeri ini. Terutama dalam periode menjelang pemilihan (legislatif dan eksekutif) dengan kontestasi di antara para calon menciptakan ingar-bingar, yang bukan hanya memenuhi ruang-ruang publik di pelbagai jenis media, melainkan juga ruang-ruang pikiran, perasaan, hingga batin masyarakat. Baik yang senang maupun emoh sama sekali untuk terlibat.

Tidak perlu banyak mengulang contoh yang bahkan anak sekolah dasar pun tahu serta maklum. Berbagai bentuk lisan, tulisan, meme, video, hingga simbol-simbol visual, audio, dan literal diproduksi besar-besaran oleh semua pihak yang berkontestasi. Lebih untuk menjatuhkan lawan sebagai strategi menciptakan keunggulan diri, bukan justru sebaliknya memperlihatkan keunggulan diri untuk menekan posisi yang dianggap unggul oleh lawan.

Dengan cara berpolitik atau berkontestasi semacam itu, wajarlah jika kemudian bermunculan beraneka 'peluru' untuk membombardir posisi lawan agar sang lawan sibuk mempertahankan diri. Sibuk berkelit sehingga lupa menyusun kekuatan untuk menyerang. Peluru itu pun sesungguhnya banyak yang kosong. Bahkan bisa dikatakan tidak cocok dengan selongsong senapan politik.

Tapi siapa peduli, apa pun yang bisa digunakan dijadikan peluru: tomat, singkong, orang cacat, sampah di jalan raya, hutan terbakar, hingga angin semilir. Lempar semua seperti peluru biar lawan merasa tidak habis-habisnya diserbu. Masyarakat pun sibuk komentar, tak peduli serangan atau serbuan itu mematikan atau sekadar lucu-lucuan. Tak peduli apakah peluru itu tepat sasaran atau tidak punya sasaran. Bahkan mungkin berbalik sasaran ke arah penembaknya sendiri. Yang penting kisruh, ricuh, kacau; kalau bisa, chaos.

Karena dengan ciptaan-keadaan semacam itu, publik akan mengalami disorientasi, mencuatkan kegelisahan juga kecemasan pada hal-hal yang negatif dan destruktif. Inilah yang diarah karena publik yang terkondisikan demikian pasti akan mudah dikondisikan: untuk dialihkan orientasi hingga dialihkan pilihan-pilihannya. Untuk dipelintir akal sehatnya ke arah cara berpikir yang sesuai dengan sang aktor (pembuat kondisi), yang justru menamakan dirinya: 'akal sehat'.

Negarawan yang tiada

Inilah mungkin tragik dari situasi politik kita, di Indonesia, hari ini. Dalam masa perdebatan, khususnya di antara pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden yang ada saat ini. Perdebatan yang umumnya dianggap para ahli tidak memberikan 'hal baru', dalam arti gagasan yang orisinal, segar dan up to date untuk mengatasi pelbagai problematik kebangsaan dan kenegaraan yang kian kompleks.

Solusi-solusi adekuat dan komprehensif yang membuat para pendengar, konstituen dan rakyat pada umumnya bisa merasa yakin bahwa bangsa ini bisa melangkah tegap menuju era kejayaannya. Meraih posisi ke-4 dunia dalam soal PDB (bukan kesejahteraan atau pemerataan), sebagaimana diramal dengan penuh nafsu (juga tipu) oleh Pricewater House, lembaga ternama dunia itu.

Memang seperti kata Napoleon Bonaparte, "Kebodohan bukanlah satu halangan (handicap) dalam dunia politik." Sebagaimana terlihat dari banyak ungkapan, serangan-tangkisan, isu, hingga retorika yang dilepas tiap kubu paslon.

Apakah kemudian kita sudah tidak lagi memiliki kecerdasan, hingga apa yang dinyatakan para pemimpin besar dunia itu mendapatkan kenyataan sahihnya di negeri kita, negeri yang konon memiliki sejarah besar, kebudayaan dan peradaban besar?

Padahal, dengan realitas kontemporer seperti terkutip di awal tulisan ini, kecerdasan saja tidak cukup. Dibutuhkan kapasitas juga kapabilitas yang beyond untuk layak menjadi pemimpin. Apalagi presiden (yang merangkap kepala pemerintahan dan kepala negara) bagi negeri 267 juta jiwa ini.

Paslon yang tidak hanya mampu mengoperasikan ocehan sebatas kasus-kasus kecil dan murahan, yang bahkan publik pun sudah muak mendengarnya. Paslon yang tidak cuma bisa memproduksi ujaran-ujaran kasar, serangan-serangan personal yang memalukan. Atau program-program pragmatis bahkan oportunis hanya untuk mempertebal portofolio kinerjanya, ketimbang ketebalan folio dari keberdayaan rakyat dan bangsanya.

Seorang pemimpin--bagi negeri ini--harus berhenti menjadi politikus, yang cengeng, romantik bahkan melodramatik dan gagap menangkap hikmah atau substansi dari keruwetan masalah kontemporer lalu terjebak dalam retorika picisan. Retorika yang bukannya memberi bahasa yang indah dan penuh nuansa pada kebenaran, tetapi sekadar silat kata memelintir diksi dan istilah bahkan akal sehat untuk mengelabui atau memanipulasi daya pikir publik.

Pemimpin yang bukan sekadar politikus, yang lebih memikir masa depan bukan masa kini, yang dapat menangkap kebenaran dan kebaikan dari begitu banyak masalah, memberinya bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Lalu dari situ ditambahkannya kearifan (wisdom) dan bukan sentimen agar kebenaran-kebaikan itu bisa meruang-waktu mengambil tempat universalnya.

Tempat--dengan kecerdasan di atas rata-rata (yang memang wajib dimiliki)--ia akan menjadi solusi luar biasa bila ia diberi konteks dengan pada kenyataan geopolitik, geoekonomi, dsb. Di akhir level ketiga itulah, politikus mati, dan lahirlah negarawan.

Namun, memang, sudah sejak lama, sosok terakhir di atas, hilang dari muka bumi Indonesia. Bukan cuma langka, tapi astagfirullah ternyata memang tak ada. Bila banyak masyarakat apatis, tentu wajar terjadi. Namun, betapa pun Anda, masyarakat, tidak peduli politik, jangan beranggapan politik tidak tertarik pada Anda. Dengan berbagai cara Anda akan dirayunya, diseretnya, dibawa ke dalam pusarannya hingga tenggelam dan tak mampu keluar darinya.

Dalam situasi seperti itu, ingat kita pada John F Kennedy yang pernah berkata, "Jangan cari jawaban pada kandidat A atau jawaban dari kandidat B, tapi carilah jawaban yang benar." Jawaban benar itu tidaklah rumit, apalagi tricky. Ia indah karena keluar dari pikiran jernih dan hati yang bersih, dari seorang negarawan. Tapi, siapa?

Sumber: Media Indonesia

MENJAGA INDONESIA, MENJAGA MORAL REPUBLIK

Penulis: Yudi Latif CendekiawanPada: Senin, 21 Jan 2019, 08:15 WIB




KITA tidak tahu persis bagaimana nasib keberlangsungan negara-bangsa di masa yang akan datang. Globalisasi dan perkembangan teknologi (telematika) bisa saja membawa disrupsi pada pola-pola pengorganisasian masyarakat manusia, yang membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi negara bangsa.

Yang bisa kita katakan saat ini ialah rasa syukur. Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, keberadaan superorganisme bernama 'bangsa Indonesia', dengan jejaring 'sarang lebah' yang menyatukan segala keragaman dan keluasaan Tanah Air ini, telah menjalankan fungsi emansipatorisnya secara mengagumkan. Ini mungkin terdengar ganjil bagi mindset kebanyakan kita yang telanjur rutin dibanjiri kabar buruk. Lebih dari itu, sejarah evolusi manusia dalam ratusan tahun lamanya membentuk otak manusia memiliki kesadaran yang sangat akut terhadap potensi bahaya. Kombinasi kedua hal ini merintangi kemampuan kita untuk bisa melihat kabar baik.

Nyatanya, sejarah perjalanan 'negara-bangsa' Indonesia mengukir banyak kabar baik, selama mengarungi segala tantangan dan cobaan. Secara eksternal, solidaritas kebangsaan ini berhasil membebaskan aneka kelompok etno-religius dari belenggu penjajahan dari luar. Secara internal, solidaritas kebangsaan telah menjadikan Indonesia rumah yang relatif damai bagi segala kemajemukan yang ada.

Konflik-peperangan antarsuku dan antarkelompok agama menjadi lebih jarang terjadi. Tingkat kematian di negeri ini terus menurun secara gradual dari 14,6 per 1.000 penduduk pada 1967 menjadi 7,1 per 1.000 penduduk pada 2016. Angka harapan hidup pun terus meningkat dari 52,8 tahun pada 1967 menjadi 69,2 tahun pada 2016; tumbuh dalam kisaran 0,55% per tahun (World Data Atlas, 2017). 


'Penemuan' bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah menorehkan pencapaian yang fenomenal. Bermula dari rumpun bahasa Melayu Riau, bahasa ini dengan cepat berkembang menjadi lingua franca di seantero negeri, bahkan menjadi bahasa pertama bagi sebagian besar generasi baru, yang menyediakan sarana komunikasi yang amat penting bagi pergaulan lintas kultural bangsa majemuk ini. Lebih dari itu, daya adaptif bahasa ini untuk mengikuti perkembangan zaman membuat beberapa peneliti bahasa di Eropa menyebut bahasa Indonesia sebagai contoh kasus tentang apa yang dinamakan modernisasi bahasa yang berhasil secara gilang-gemilang. Sedemikian rupa sampai-sampai seorang sarjana Prancis, Jerome Samuel, menulis buku Kasus Ajaib Bahasa Indonesia (2008).

Ketegangan antaridentitas (suku, agama, ras, golongan) sesekali memang bisa meledak. Sebagian musababnya karena warisan patologi pascakolonial yang belum bisa disembuhkan sepenuhnya di rumah sehat kebangsaan. Bukan karena ketidakmanjuran resep nilai kebangsaan itu sendiri, melainkan justru karena kurangnya takaran dan konsistensi pemakaian obat nilai kebangsaan.

Horor pertumpahan darah juga pernah terjadi dengan melibatkan elemen masyarakat dan negara dalam pola aksi-reaksi yang dipicu oleh persepsi tentang ketidakadilan sosial-ekonomi, yang memancing reaksi balik dalam wujud ledakan aspirasi totalitarianisme, baik yang bercorak komunisme maupun fasisme. Namun, dalam semua peristiwa tragedi nasional itu, konflik tidak merobohkan rumah kebangsaan. Solidaritas kebangsaan malah diseru untuk menjadi penawarnya dan komunitas bangsa diajak belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dengan mengatakan demikian, bukan berarti tidak ada potensi ancaman terhadap keberlangsungan 'negara-bangsa' kita. Secara eksternal, intensitas dan ekstensivitas arus globalisasi bisa menguatkan pengaruh nilai-budaya dan peradaban dari luar, yang dapat membawa dampak pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan.

Secara internal, ancaman terhadap keberlangsungan negara bangsa bisa terjadi karena dekadensi dalam dimensi mental-kultural, kesalahan tata kelola insitusi negara dan demokrasi, serta ketidakmampuan mengemban negara kesejahteraan yang menjamin keadilan sosial. Secara eksternal, ancaman muncul dari implikasi globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai, institusi dan materi baru, yang bisa memengaruhi eksistensi negara-bangsa.

Modal sosial Indonesia

Apa pun bentuk pengorganisasian politik Indonesia di masa datang, suatu entitas politik hanya bisa dipertahankan sejauh memiliki modal sosial. Modal jaringan-jaringan konektivitas dan inklusivitas sosial yang mampu menyatukan keragaman kepingan-kepingan kepentingan pribadi dan kelompok ke dalam suatu komunitas persaudaraan bersama, yang menjadi tumpuan rasa saling percaya (mutual trust).

Untuk menjadi kekuatan kolektif yang kohesif, konektivitas dan inklusivitas ini harus diikat oleh kesamaan basis moralitas (shared values). Dengan kata lain, modal sosial itu harus tumbuh di atas modal moral. Sebab, kendatipun solidaritas kemanusiaan universal yang bersifat tanpa pandang bulu ialah mulia secara ideal-ideal moralitas, pada kenyataannya ekspresi solidaritas dan altruisme itu pada umumnya bersifat selektif (parochial altruism). Bahwa altruisme itu cenderung diarahkan kepada orang-orang yang memiliki persamaan-persamaan nilai, norma, dan identitas yang membentuk komunitas moral bersama. Dengan kata lain, solidaritas kebangsaan dari segala keragaman manusia dan kelompok komunal hanya bisa dibangun manakala tersedia elemen-elemen perekat berupa keterpautan bersama dalam moral publik.

Dengan kata lain, moralitas ialah apa yang mengikat dan menyatukan manusia secara sosial. Jonathan Haidt mendefinisikan sistem moral sebagai 'Sistem moral bisa didefiniskan sebagai seperangkat nilai, kebajikan (virtues), norma, praktik-praktik, identitas, institusi, teknologi, dan mekanisme psikologis yang terkiat dan bekerja secara bersamaan untuk menekan dan mengatur kepentingan pribadi yang memungkinkan terbentuknya masyarakat kooperatif' (Haidt, 2012: 314).

Dalam konteks moral publik, kesamaan itu bisa ditemukan dalam 6 nilai inti. Care (peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama), fairness (keadilan dan kepantasan), liberty (bebas dari penindasan dan pengekangan), loyalty (kesetiaan pada institusi dan tradisi), authority (otoritas yang dihormati bersama), sanctity (hal-hal yang disucikan bersama).

Dalam konteks Indonesia, moral publik yang mengikat segala keragaman ke dalam kesatuan kebangsaan itu terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Kelima sila Pancasila tersebut bisa dijelaskan dalam kerangka 6 nilai inti moral publik.

Sila ketuhanan mencerminkan nilai sanctity (kesucian). Bahwa setiap komunitas moral harus ada nilai yang 'disucikan' bersama sebagai jangkar pengikat kohesi sosial. Pengertian 'suci' di sini tidak harus dalam konotasi keagamaan, tetapi dalam arti nilai yang paling dipandang penting (dimuliakan). Pada warisan Sumpah Pemuda, nilai yang 'disucikan' itu ialah spirit 'gotong-royong'. Pada Pancasila, spirit gotong-royong itu tetap 'disucikan', tetapi ditarik secara vertikal ke hulu sumbernya dari pancaran sinar Ketuhanan. Bahwa segala keragaman yang saling bergantung (yang memerlukan gotong-royong) pada segala fenomena kehidupan ini merupakan pancaran (iluminasi) dari 'Yang Tak Terhingga' (Tuhan), yang tidak bergantung.

Gerak vertikal ke wilayah 'Ketuhanan' sebagai basis sosiabilitas dalam masyarakat multiagama dan multikepercayaan masih menyimpan persoalan. Tuhan (keyakinan keagamaan) yang berbeda bisa melahirkan keragaman komunitas moral, yang menyulitkan integrasi nasional. Untuk mengatasinya, dalam Pancasila, gerak pendakian menuju ranah 'suci' ini tidak berhenti pada stase 'Tuhan kelompok' (tribal-communal god), tetapi ditarik lebih tinggi menuju 'Tuhan universal' (universal god), yakni Tuhan welas-asih (rahman-rahim) yang menjadi titik-temu semua agama dan keyakinan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan, "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan!"

Sila kemanusiaan mencerminkan nilai care (peduli terhadap bahaya/harm yang mengancam keselamatan bersama) dan liberty (bebas dari penindasan dan pengekangan). Bahwa komunitas moral diikat oleh kepedulian terhadap hak-hak dasar manusia (hak negatif dan hak positif), dengan menjungjung tinggi keadilan dan keadaban.

Sila kedua meyakini bahwa keberadaan manusia merupakan ada bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta, dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa kita harus menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial', sebagaimana tertera pada (aline 4) Pembukaan UUD 1945. Ke dalam, bangsa kita harus menerima, apa yang disebut Muhammad Yamin, 'benda rohani berupa pengakuan dan pemuliaan hak asasi kemanusiaan'.

Sila persatuan (kebangsaan) mencerminkan nilai loyalty (kesetiaan terhadap ruang hidup/Tanah Air, bersama tradisi dan konsensus bersamanya). Bahwa komunitas moral memerlukan kesadaran bersama untuk merawat 'rumah' bersama, yakni kebebasan individu dan partikularitas lainnya jangan sampai menghancurkan tatanan tradisi dan konsensus yang menjaga harmoni dalam kebersamaan.

Sila ketiga meyakini bahwa dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkret dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan. Cara menghidupkan komunitas moral dengan cara meleburkan kepentingan pribadi/golongan ke dalam kepentingan secara keseluruhan masyarakat bangsa, yang mendiami Tanah Air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan. 

Dalam kaitan ini, cinta negeri (amore patria) merupakan basis moralitas yang penting. Patriotisme berarti menempatkan kemaslahatan umum (bene commune) di atas kepentingan lainnya dan dipandang sebagai kesalehan puncak. Melalui cinta negeri tergalilah kekuatan semua komponen bangsa untuk mengambil keputusan berat mengorbankan semua demi kepentingan semua.

Sila keempat mengindikasikan bahwa komunitas moral memerlukan respek terhadap otoritas yang menjadi pusat kedaulatan dan keteraturan dalam kehidupan publik. Pengalaman historis yang berbeda, serta karakteristik sosial-budaya yang berbeda memberi perbedaan (variasi) tipe-tipe ororitas di antara berbagai negara-bangsa.

Sila keempat meyakini bahwa dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta ialah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subjek yang berdaulat, bukan objek manipulasi, eksploitisasi dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati. 

Dalam institusionalisasinya, pengembangan otoritas ini diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, melalui cita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-insitusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial. Pusat otoritas dari negara pesatuan dan keadilan itu termanifestasi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat, penjelmaan seluruh golongan, dan penjelmaan seluruh daerah.

Sila kelima menyiratkan bahwa komunitas moral menghendaki nilai fairness (keadilan dan kepantasan). Kohesi sosial memerlukan konsepsi keadilan bersama yang memberi harapan tentang kesejahteraan umum. Sistem produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak berkeadilan akan melahirkan berbagai bentuk kesenjangan sosial yang bisa melemahkan kohesi sosial.

Sila kelima meyakini bahwa keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial (Driyarkara, 2006: 831-865).

Panggilan sejarah

Jalan panjang proses menjadi negara-bangsa Indonesia harus kita pahami dan hayati secara mendalam manakala Indonesia hari ini menunjukkan tanda-tanda menghadapi ancaman disrupsi kebangsaan. Menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan semangat gotong-royong, ada tendensi melihat perbedaan dalam kerangka pembelahan politik, bukan dalam kerangka saling menghargai dan kerja sama.

Pergeseran dalam menyikap perbedaan itu merupakan akumulasi dari krisis yang berlangsung pada ranah mental-spiritual (karakter bangsa), ranah institusional, dan ranah material. Bahwa perkembangan ketiga ranah itu telah melenceng dari imperatif moral Pancasila. Sejauh ini, rezim pendidikan kurang mampu membudayakan inti moralitas dan karakter bangsa; dengan implikasi peluluhan moralitas publik dan karakter kewargaan sebagai basis kebersamaan tekad (shared intentionality) dan solidaritas sosial (social embeddedness).

Rezim politik-kebijakan juga penuh kekisruhan dalam kepasitasnya untuk menetapkan rancang bangun dan tata kelola demokrasi-pemerintahan karena mengabaikan tuntutan persatuan dan keadilan yang diamanatkan nilai-nilai luhur falsafah dan konstitusi negara. Sementara itu, rezim ekonomi-produksi juga belum mampu memenuhi harapan inklusi ekonomi dan persemakmuran bersama (social welfare), yang mengakibatkan kesenjangan sosial yang makin lebar.

Harus lebih banyak usaha semacam peristiwa Asian Games yang menumbuhkan similaritas dan keterpaduan dari keragaman Indonesia. Kompetisi dengan bangsa-bangsa lain bukan saja bisa memacu prestasi, tapi juga bisa mentransformasikan konflik-konflik persaingan internal menuju kontestasi dengan 'lawan' bersama dari luar. Persepsi tentang kepentingan bersama memang tidak hanya bisa ditumbuhkan lewat nasionalisme negatif-defensif (melawan musuh dari luar), bisa juga dihidupkan lewat nasionalisme positif-progresif (membangun agenda kemajuan, keunggulan dan persemakmuran bersama).

Selain itu, harus lebih banyak ruang-ruang perjumpaan yang memungkinkan warga bisa melintasi batas-batas identitas. Institusi-institusi demokrasi harus ditata ulang dalam kerangka memperkuat persatuan dan keadilan. Kebebasan sebagai hak negatif (bebas dari) harus ditransformasikan menjadi kebebasan sebagai hak positif (bebas untuk) agar segala keragaman dan potensi bisa diolah menjadi sumber kemajuan dan kebahagiaan hidup bersama.

Ancaman terhadap keberlangsungan negara-bangsa Indonesia merupakan kerugian besar bagi sejarah emansipasi sosial. Kita biarkan bangsa ini hancur atau bangkit bertempur. Indonesia memanggil!

Sumber: Media Indonesia

LAYANAN TIDAK DIPERBAIKI, KARGO MENUMPUK DI BANDARA


PENAIKAN tarif pengiriman yang telah diterapkan pihak maskapai penerbangan sebesar 20% hingga 70% tidak diikuti perbaikan pelayanan. Akibatnya, penumpukan barang terus terjadi dan membuat perusahaan jasa pe-ngiriman barang terlambat memenuhi permintaan dari pengguna jasa.

“Tarif dinaikkan, tapi pelayanan tidak ditingkatan bahkan lebih buruk. Ada barang yang telah masuk sejak 4 hari lalu tidak terangkut karena buruknya manajemen kargo dari maskapai penerbangan,” kata Ketua Bidang Transportasi & Infrastruktur DPP Asperindo Hari Sugiandhi di Jakarta, Rabu (12/12).

Hari yang juga Manager PT. Rush Cargo Nusantara ini, menolak anggapan hanya membuat opini, tapi fakta dan bukti nyata ia tunjukan langsung di lapangan dengan mengajak kami mengunjungi gudang kargo bandara Soetta, Kamis (13/12) malam, pukul 20.30 WIB.

Terkait carut marutnya pengelolaan kargo, Hari memaparkan beberapa point penting; Pertama, Sungguh sangat aneh dalam posisi "Peak Season" sekarang ini operator penerbangan justru mengurangi scedule penerbangan yang ini jadi anomaly, yang seharusnya ada extra flight ? What happen?

Kedua, setelah tarif kargo dinaikkan berulang-ulang sampai menyentuh level harga 90% kenaikan kenapa bukannya mereka mengimbangi dengan menambah scedule nya tapi justru mengurangi.

Ketiga, yang sudah resmi menjadi agen dari penerbangan, setelah digebuk dengan kenaikan tarif SMU, sekarang ditambah beban pengurangan "komisi agen" dari semula 7% kini tinggal 3%, Garuda Indonesia akan menerapkannya mulai 15 Desember 2018.

Sepertinya operator sedang "mengejar income" dan berusaha mengeruk sebanyak banyaknya income dari SMU dengan cara memeras keringat para pengguna jasa sebanyak banyaknya.

Dugaan saya, kata Hari, gerakan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat dan masih alan berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Mereka sengaja reduced ‘number of flight’ untuk menciptakan ketergantungan shipper dalam teori ‘supply and demand’.

Kalau supply rendah maka demand akan naik dan pada saatnya ketika shipper dihadapkan pada tidak adanya alternative pilihan, maka kita akan seperti kerbau dicucuk hidungnya, maka berapapun harganya harus kita beli dan betapapun pahitnya harus kita telan. “Itu sebabnya nampak sekali para PolicyMaker dan Policy Holder Penerbangan seperti tutup mata dan telinga, seolah-olah tidak ada masalah dilapangan,” pungkas Hari Sugiandhi. (*)

Berita terkait, Baca epeper Media Indonesia, edisi, 13 December 2018 Halaman 13 atau  Media Indonesia On-Line: https://goo.gl/X5o5EX
***

SRI MULYANI MASUK DAFTAR 100 PEREMPUAN BERPENGARUH DUNIA


SRI Mulyani Indrawati, Menteri keuangan Indonesia menempati peringkat ke-78 dalam daftar 100 perempuan berpengaruh di dunia berdasarkan majalah Forbes, namun Sri enggan Menanggapi, Baginya yang terpenting adalah menjalankan kewajibannya dengan fokus dan terus bekerja keras.

Sri memaparkan bahwa, mengelola keuangan negara, sama seperti sebuah kapal yang sedang berlayar menuju suatu tujuan, kita tidak bisa berharap laut itu akan selamanya tenang, terkadang cuaca tidak bersahabat, terjadi gelombang besar, bahkan diterjang tsunami. Pada keadaan seperti itulah pilihan keputusan harus diambil agar semua penumpang selamat dan kapal tetap berlayar menuju tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian juga dengan sebuah kebijakan publik. Setiap keputusan ada risikonya karena sangat sensitif dampaknya terhadap masyarakat, namun itu semua harus dilakukan. Kebijakan yang diambil harus mempunyai integritas tinggi agar dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah harus mempunyai trust dari masyarakat.

Apabila sudah memiliki trust dan confidence, walaupun terdapat guncangan yang hebat, masyarakat akan tetap percaya dan yakin bahwa guncangan tersebut akan terlewati dengan selamat. “Pemerintah yang dipercaya masyarakat karena mempunyai integritas yang sudah teruji adalah sangat tak terhingga nilainya.”

Fokus kita sekarang adalah bagaimana menggunakan semua instrumen kebijakan fiskal kita untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor. Di lain sisi, kita tetap harus menjaga stabilitas apabila terjadi guncangan ekonomi, pungkasnya. (AB).
#Forbers #Ekonomi #Keuangan
***

INISIATOR PROGRAM SABANG MERAUKE


INDONESIA saat ini sedang darurat intoleransi maka benih-benih intoleransi harus segera disudahi agar kehidupan dapat berjalan normal sebelum terjadi konflik memecah belah bangsa. Hal itulah yang menginspirasi Ayu Kartika Dewi bersama teman-temannya membuat sebuah program 'Sabang Merauke' yaitu program pendidikan pertukaran pelajar antardaerah guna menanamkan kembali nilai-nilai toleransi.

Ayu mengaku tidak memiliki data sejak kapan bibit-bibit intoleransi itu muncul. Tapi jauh sebelum terjadi seperti pilkada atau misalnya pilpres yang kini semakin panas. “Pada tahun 1998 adalah potret kejadian yang mengerikan dari sebuah intoleransi, saat itu rakyat sesama bangsa dibakar, dibuat agar dibenci, difitnah agar yang tidak sepaham marah, membunuh, memperkosa mereka yang berbeda, sungguh menyeramkan dan menakutkan,” imbuhnya.

Trauma atas kejadian tersebut, kita harus melakukan sesuatu agar tidak terjadi lagi dan saya percaya bahwa dalam hidup kita harus punya keberanian untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Saya pernah jadi guru SD di Maluku Utara 11 tahun lalu atau setelah kerusuhan di sana selesai, tapi saya masih melihat bahwa bekas-bekas kerusuhan itu masih ada, kekeluargaan ditengah masyarakat masih tersekat-sekat, ada desa Islam, desa Kristen dan masih banyak prasangka satu sama lain. “saya berdiskusi dengan teman-teman untuk melakukan sesuatu.” ucap Ayu.

Kalau mau cari tujuan hidup, maka carilah dua hal, yaitu apa yang kita cintai dan apa yang membuat kita marah. Kalau kita tahu apa yang kita cintai, kita akan melakukan sesuatu yang terbaik pada orang yang kita cintai dan kalau kita tahu yang membuat kita marah, maka kita akan melakukan perubahan atau menghentikan apa yang membuat kita marah, “Inisiasi membuat Sabang Merauke, karena saya marah dengan intoleransi dan marah melihat anak kecil yang seharusnya masih murni tanpa prasangka tapi bisa punya kebencian sama orang yang tidak sefaham dengannya.’ Katanya.

Program Sabang Merauke, sudah berjalan 6 tahun dengan total peserta 400-an orang lebih, kalau relawan sudah ribuan yang sudah bergabung. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa content creator untuk membuat video dan beberapa waktu lalu kita sudah menerbitkan buku anak-anak, yang terinspirasi dari cerita anak Sabang Merauke.

Banyak hal positif yang bisa didapatkan dalam kegiatan Sabang Merauke, salah satunya adalah mempertemukan orang-orang yang tidak sepaham. “Orang, kalau sudah berjumpa maka dinding-dinding prasangka akan runtuh jadi sangat penting mempertemukan mereka agar prasangka negatif menjadi positif dan ternyata... ternyata mereka tidaklah sejahat yang dibayangkan, ternyata orang Kristen tidak jahat seperti yang dibayangkan, ternyata orang Islam tidak mengerikan seperti yang digembar-gemborkan, tapi yang pasti, begitu banyak ternyatanya, pungkas Ayu. (AB).
#Inspirasi #SabangMerauke
***

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK KE ARTIKEL LAINNYA